Lemahnya Demokrasi di Akar Rumput

Kekerabatan

Berbeda dengan karakter demografis di provinsi induk Sulawesi Utara, Gorontalo dihuni oleh warga dari etnis Gorontalo yang umumnya memeluk agama Islam. Warna kekerabatan dan hubungan keluarga masih mengakar kuat hingga saat ini dan tampaknya kuat berimbas di ranah kontestasi politik lokal.

Meskipun tidak diakui secara terbuka, pengaruh kuatnya klan tidak terbantahkan dalam panggung politik lokal. Di bawah permukaan, ikatan-ikatan kekerabatan masih berkelindan dengan agenda politik kekuasaan.

Proses konsolidasi demokrasi di Gorontalo masih terpusat pada struktur elite sosial yang kemudian naik kelas menjadi elite politik. Tak terelakkan, jabatan pemerintahan eksekutif dan legislatif diduduki figur-figur kuat dari klan-klan atau keluarga besar tertentu. Nama Habibie, Wartabone, Gobel, Bobihoe, Pakaya, Monoarfa, Katili, Boking, dan Botutihe adalah sejumlah nama klan yang dianggap cukup berpengaruh di Gorontalo.

Secara kultural, keluarga-keluarga itu biasanya menempati daerah asal tertentu. Nama keluarga dan daerah asal pada gilirannya memberi kontribusi besar dalam ajang kontestasi politik pilkada yang ujungnya sering kali adalah oligarki kekuasaan lokal. Ikatan kekuatan parpol terjalin dari ikatan kekerabatan dan hubungan keluarga dalam satu klan.

Selain soal kekerabatan, proses konsolidasi demokrasi di Gorontalo juga diwarnai lemahnya elite politik, partai politik, dan masyarakat sipil. Di Gorontalo, gerakan civil society nyaris tidak berdaya dan cenderung diam. Masyarakat hanya ramai berbicara di warung-warung kopi tanpa mampu memengaruhi arah kebijakan. Kalangan akademisi pun nyaris tidak terdengar suaranya.

Merujuk pada pendapat Funco Tanipu, sosiolog Universitas Negeri Gorontalo, penguatan elite politik Gorontalo akan gagal jika tidak terbangun hubungan partisipatoris berlandaskan akuntabilitas politik antara elite dan masyarakat.

Merunut pelaksanaan pilkada, konsolidasi demokrasi masih berkutat pada konsolidasi elite mempertahankan status quo yang belum sampai pada tataran masyarakat. Perjuangan memperluas wilayah civil society menjadi agenda penting bagi Gorontalo.

Jalur independen

Sebagaimana umumnya warna politik wilayah lain di Sulawesi, Provinsi Gorontalo sebelumnya juga basis pemilih Golkar. Dominasi beringin mulai terusik pada Pemilu 2009. Perolehan suara dan penguasaan basis wilayah konstituen Golkar terus menurun.