Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Said Aqil: Tifatul Jangan Cuma Tutup Situs Porno!

Kompas.com - 27/09/2011, 20:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyarankan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera menutup situs web-situs web yang mengandung paham-paham radikalisme yang masih beredar di Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menilai, situs-situs tersebut dapat menjadi salah satu pendorong sikap radikal ekstrem yang akhirnya berdampak menjadi gerakan terorisme.

"Memang situs-situs itu masih ada sampai sekarang dan memang tidak kalah bahayanya situs-situs radikal itu dengan situs-situs porno. Jadi, seharusnya Pak Menteri (Tifatul Sembiring) jangan cuma bisa tutup situs porno saja, dia juga harus bisa tutup situs-situs radikal itu," ujar Said saat melakukan konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Said menambahkan, kelompok-kelompok radikal sering menggunakan kebebasan informasi dalam era Reformasi ini. Menurutnya, faktor keterbelakangan dan pemahaman yang kurang tentang akidah ajaran agama Islam yang benar sering membuat beberapa kelompok tersebut salah mengartikan paham-paham mereka. Pandangan mereka semakin melenceng jika dibumbui propaganda-propaganda, baik melalui ceramah-ceramah maupun situs-situs radikal yang beredar di dunia maya.

"Nanti pasti akan saya sampaikan kepada pemerintah agar bisa menutup situs radikal itu, dan sikap kami tegas dan sangat mendukung penuh jika situs-situs radikal itu ditutup," kata Said.

Sebelumnya, pengamat intelijen Wawan Purwanto pun memberikan pendapat yang sama. Menurut Wawan, situs-situs radikal yang berkembang sekarang ini dikhawatirkan dapat memengaruhi generasi muda sehingga terindoktrinasi paham radikal.

Wawan mengatakan, program deradikalisasi harus dilakukan di segala lini, termasuk di dunia maya. Wawan menilai, pelaku terorisme saat ini banyak direkrut dari kalangan anak muda yang biasanya mudah terpengaruh karena mereka juga membuka dan mengakses situs-situs radikal.

"Situs-situs yang memuat paham-paham radikal sangat berbahaya, memang perlu ditertibkan. Jika perlu, disiapkan hacker untuk meng-counter situs-situs yang memuat paham radikal," kata Wawan di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com