Demokrat: Partai Jangan Recoki Presiden!

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai koalisi pemerintah diminta tidak mencampuri proses reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II yang tengah digodok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Partai koalisi jangan terlalu merecoki, terlebih dengan berebut pos-pos menteri. Jangan ada tekanan ke Presiden," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan melalui pesan singkat, Senin (26/9/2011).

Ramadhan mengatakan, partai koalisi perlu mengingat bahwa publik tengah antipati terhadap partai politik. Jika partai terlalu menuntut kursi menteri, ia menilai publik akan mengecap buruk partai tersebut. Hal itu akan sangat berdampak pada Pemilu 2014.

"Publik kita tak suka pada mereka yang merengek-rengek jabatan. Seolah-olah jabatan adalah segalanya, padahal yang publik mau adalah kinerja," kata anggota Komisi II DPR itu.

Presiden sudah menegaskan akan melakukan perombakan kabinet sebelum genap dua tahun pemerintahannya pada 22 Oktober mendatang. Presiden ingin pada tiga tahun terakhir masa pemerintahannya, kabinet yang baru memiliki kinerja lebih baik dan efektif.