Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Bingung Penggunaan Anggaran Rp 443 Miliar

Kompas.com - 19/09/2011, 14:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —  Komisi I DPR yang menjadi mitra pemerintah di sektor pertahanan negara kebingungan dengan penggunaan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dialokasikan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 443 miliar.

Mereka merasa tidak mendapatkan laporan rinci atas penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman tahun 2010 itu. "Masalah ini perlu ditanyakan Komisi I DPR ke Kementerian Pertahanan. Kami juga ingin mengetahui apakah itu sudah disetujui Komisi I DPR," ujar anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Enggartiasto Lukita, di Jakarta, Senin (19/9/2011), saat berbicara dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.

Menurut Anny, anggaran Rp 443 miliar itu tergolong dana yang tidak habis terpakai pada tahun 2010 sehingga diluncurkan pemakaiannya pada 2011. Dana ini berasal dari pinjaman yang diperoleh pada tahun 2010 sebesar Rp 800 miliar.

"Namun, anggaran Rp 443 miliar itu tidak ada dalam pembahasan APBN-P 2011 dengan Badan Anggaran. Oleh karena itu, saya minta dipastikan lagi oleh Komisi I DPR, apakah dana Rp 443 miliar itu sama dengan catatan Kementerian Pertahanan dengan Komisi I DPR," ujarnya.

Sebelumnya, pada tahun 2010, TNI mendapatkan pinjaman dari bank-bank nasional senilai Rp 800 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 600 miliar di antaranya diperoleh dari Bank Negara Indonesia (BNI 46). Sisanya didapat dari bank-bank nasional lainnya.

Pinjaman tersebut untuk melengkapi kebutuhan senjata serbu standar pasukan TNI, yakni jenis SS1 dan SS2 varian terakhir. Keduanya produksi PT Pindad. TNI AL juga membeli kapal patroli berukuran 40-60 meter yang diproduksi perusahaan swasta di Banyuwangi, Jawa Timur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com