Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Kabinet Jadi Beban Pemerintah

Kompas.com - 18/09/2011, 15:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Perubahan atau reshuffle susunan Kabinet Indonesia Bersatu II oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah keharusan untuk meningkatkan kepuasan publik yang kini merosot tajam.

Hasil survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI), kepuasan publik terhadap pemerintahan hanya 37,7 persen. Sebanyak 44,7 persen publik menyatakan tidak puas dan 17,7 persen tidak menjawab.

Adjie Alfaraby, peneliti LSI, mengatakan, kabinet menjadi beban pemerintahan sekarang. Sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan publik jika tetap mempertahankan kabinet.

"Hanya dengan mengganti beberapa menteri yang bermasalah akan menjadi momentum meraih kembali kepercayaan publik," kata Adjie saat memaparkan hasil survei di Kantor LSI di Jakarta, Minggu (18/9/2011).

Jika melakukan reshuffle, lanjut Adjie, Presiden harus lebih selektif memilih calon menteri yang diajukan partai. Pasalnya, semua menteri yang dinilai bermasalah oleh publik adalah tokoh partai politik.

"Calon dari partai politik tetap bisa diakomodasi sejauh kompeten, punya rekor leadership yang baik dan tak tercela," ucap dia.

Mengingat tak dapat lagi Yudhoyono mencalonkan sebagai presiden dalam Pemilu 2014 , Adjie menambahkan, Presiden harus menciptakan reputasi di sisa dua tahun kepemimpinannya. Bagaimana Yudhoyono akan dikenang dalam sejarah sangat tergantung dalam kerja dua tahun terakhir.

"Mulailah konsentrasi menciptakan visi pemerintahan baru. Berantas korupsi, sejahterakan rakyat, dan lindungi kaum minoritas. Carilah menteri yang sesuai dan punya kapabilitas dengan visi itu," papar Adjie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com