Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4-6 Pos Menteri Bakal Diganti

Kompas.com - 17/09/2011, 12:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan merombak kabinet Indonesia Bersatu II pada akhir September atau awal Oktober mendatang. Ada empat hingga enam pos kementerian yang menterinya bakal diganti. Yakni Kementerian BUMN, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perumahan Rakyat, Komunikasi dan Informasi, Perhubungan, dan Keuangan.

Hal diungkapkan sumber Kompas di lingkungan Istana dan pejabat pemeirntah lainnya di Jakarta, Jumat (16/9/2011) malam. Selain mengganti menteri, Presiden Yudhoyono juga akan memindahkan beberapa menteri ke posisi kementerian lainnya.

Sedangkan menteri lamanya, ada yang diganti dan ada yang digeser. "Pos kementerian dan nama-nama calon sekarang itu masih digodog Presiden," kata sumber itu lagi, tak mau merinci.

Menurut sumber itu, pergantian posisi menteri dilakukan karena kinerja yang dinilai belum otpimal selama hampir dua tahun pemerintahan. "Akan tetapi, ada juga yang kurang tepat di posisi yang sekarang. Oleh karena itu, dipertimbangkan akan dipindah," tambah sumber itu lagi.

Pos kementerian yang kemungkinan akan digeser di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha yang dikonfirmasi soal penggantian dan pergeseran menteri itu mengaku tidak tahu. "Presiden jelas mendengar harapan masyarakat, dan akan secara bijaksana meresponnya. Namun, biarkan Presiden memikirkan itu semua, karena itu kan, hak prerogatif Presiden sendiri. Memang, yang jelas hampir pasti akan ada evaluasi, yang saya sendiri tidak tahu apakah akan berujung pada reshuffle atau tidak," jelas Julian seraya mengajak masyarakat menunggu langsung dari Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com