Mendagri: Rekomendasi KPK Sudah Diikuti

Kompas.com - 14/09/2011, 08:42 WIB
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi soal KTP elektronik, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan tidak ingat apakah sudah diterima secara tertulis atau lisan. Namun, dari enam rekomendasi itu, lima di antaranya sudah dijalankannya.

Hal itu dikatakan Mendagri Gamawan Fausi di Jakarta guna menanggapi rencana KPK melaporkannya ke Presiden karena diduga tidak menjalankan rekomendasi KPK. Sebelumnya, Mendagri juga dilaporkan ke polisi terkait pengadaan peralatan dalam program e-KTP.

Seperti diberitakan, Wakil Ketua KPK M Yasin mengatakan enam rekomendasi KPK kepada Kemdagri belum ditanggapi. Karenanya, KPK akan mengadukan hal tersebut kepada Presiden. Satu rekomendasi yang tidak diikuti adalah pembersihan data biometrik dan pemisahan dengan pencetakan KTP elektronik.

Menurut Gamawan, hal ini dinilai tidak mungkin dilakukan sebab proyek ini atas perintah DPR. Pengadaan data biometrik dan KTP elektronik juga ditujukan untuk Pemilu 2014. Di sisi lain, pengadaan data biometrik dan pencetakan KTP elektronik secara terpisah akan membuat proyek semakin mahal.

”Kami sudah menjelaskan semua ini kepada KPK pada pertemuan kedua dengan KPK, Januari 2011. Kami juga sudah meminta KPK untuk mencegah penyimpangan dengan menempatkan intel-intelnya di panitia lelang, tetapi tidak ada tanggapan. Juga ketika kami menanyakan kemungkinan penyimpangan dalam tender e-KTP,” tutur Gamawan.

Terkait penyempurnaan grand design dan aplikasi SIAK serta penyediaan jaringan pendukung komunikasi data on-line, kata Gamawan, sudah dilakukan. Demikian pula pembersihan data kependudukan sehingga dihasilkan NIK tunggal.

Saat ini sudah ditemukan 9 juta NIK ganda. Namun, Kemdagri tidak bisa menjamin semua data kependudukan bersih dari data ganda sampai KTP elektronik rampung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pendataan penduduk lengkap dengan sidik jari dan iris mata dalam program e-KTP akan mengoreksi kemungkinan data ganda. Adapun lelang e-KTP sudah dilakukan secara elektronik dan dikawal LKPP.

”Soal sistem (lelang), tidak ada yang komplain. Malah awalnya LKPP ingin lelang dipecah-pecah untuk berbagai item barang, tetapi ini sudah diputuskan oleh Wakil Presiden dan ketua tim Menko Polhukam untuk dilakukan dalam satu paket,” tambah Gamawan.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X