Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Enggak Ngerti, Saya Bukan Pemain

Kompas.com - 13/09/2011, 18:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie mengatakan, PD masih menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran dana dalam Kongres PD di Bandung, Jawa Barat, pada Mei 2010.

"Ini kan persoalan KPK. Biarkan ini berjalan," kata Marzuki di Gedung DPR, Selasa (13/9/2011), saat dimintai tanggapan pernyataan Yulianis, Wakil Direktur Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin, kepada Komite Etik KPK.

Kepada Komite Etik, Yulianis menyebut uang perusahaan yang dibawa untuk Kongres PD sebesar 3 juta dollar AS, dan 2 juta dollar AS dari sponsor. Pengakuan Yulianis itu diungkapkan Ketua Komite Etik, Abdullah Hehamahua.

"Ya buktikan aja. Partai berterima kasih kalau memang informasinya betul. Kalau informasinya salah, fitnah, enggak baiklah merusak nama partai. Ya, kita minta diluruskan," kata Marzuki.

Dikatakan Marzuki, citra PD akan semakin terpuruk jika pernyataan Yulianis itu benar. Dia menegaskan, akan ada langkah yang diambil internal PD jika pernyataan itu didukung alat bukti. "Kalau memang ada fakta itu, tentu paling tidak jangan sampai Partai Demokrat hancur," ucapnya.

Sepengetahuan Anda, ada politik uang saat Kongres? "Ya, saya kan duduk (nyalon), enggak ngerti. Saya bukan pemain," jawab Ketua DPR itu.

Seperti diberitakan, adanya politik uang untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketum PD sudah diungkap Nazaruddin saat pelarian di luar negeri. Namun, menurut Nazaruddin, uang yang digelontorkan mencapai Rp 50 miliar dan 7 juta dollar AS.

Menurut Nazaruddin, uang itu berasal dari APBN. Anas berkali-kali membantah tudingan itu. Dia mempersilakan Nazaruddin membuktikan hal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com