Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Belum Akan Evaluasi Kapolda Maluku

Kompas.com - 12/09/2011, 19:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengungkapkan, saat ini Mabes Polri masih fokus dalam membantu Polda Maluku untuk mengamankan situasi pascabentrok di kota tersebut. Belum ada evaluasi khusus terhadap Kapolda Maluku Brigjen Syarief Gunawan terkait aksi anarkis warga Ambon tersebut.

"Kami belum sampai ke sana (evaluasi). Yang jelas, kapolda telah bekerja keras bersama pangdam dan masyarakat. Jadi, tidak ada penilaian ke sana. Kami masih melakukan evaluasi pelaksanaan-pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat," ujar Anton di Gedung Rupatama, Mabes Polri Jakarta, Senin (12/9/2011).

Sebagai bantuan untuk Polda Maluku, kata Anton, Polri juga mengirimkan pasukan dari Jawa Timur dan Makassar. Hingga Senin sore, menurutnya, Kota Ambon sudah dalam taraf aman.

"Ini semua untuk menenangkan masyarakat di sana. Karena masyarakat itu trauma dengan kejadian yang lalu. Kita tidak mau ambil risiko. Maka, kita kirim pasukan dari Jawa Timur dan Makassar. Kapolda masih bekerja dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak baik. Penilaian kita masih tetap baik," papar Anton.

Seperti yang diketahui, sejak terjadi bentrok warga di Kota Ambon, kemarin, Polda Maluku bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat mengusahakan untuk mendamaikan warga yang bertikai. Pejabat tinggi Polri pun turun tangan untuk membantu Polda Maluku meredam suasana di Ambon. Bahkan, sejumlah warga asal Ambon yang merantau di Jawa Tengah yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Maluku Jawa Tengah juga menyerukan kepada kelompok yang bertikai di kota itu untuk segera mengakhiri konflik, duduk satu meja dengan pikiran jernih, dan berikrar merajut ikatan perdamaian yang hakiki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Nasional
    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

    Nasional
    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

    Nasional
    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

    Nasional
    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

    Nasional
    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

    Nasional
    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com