Ikut Temui Chandra, Benny Dinilai Langgar Etika

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III Benny K Harman dinilai melanggar etika anggota Dewan karena mengikuti pertemuan Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet, dengan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah. Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, di Jakarta, Minggu (11/9/2011).

Menurut Boni, seharusnya Badan Kehormatan DPR (BK DPR) mempertanyakan tindakan Benny tersebut.

”Melanggar etika jabatan sebagai ketua komisi. Kalau pidananya kan soal keterlibatan dia (Benny) meloloskan proyek ini. Secara moral, BK mesti mempertanyakan kehadirannya,” kata Boni.

Apalagi, lanjutnya, Benny adalah Ketua Komisi III DPR yang bermitra dengan lembaga-lembaga penegakan hukum seperti KPK.

”Dia kan komisi III, ketua komisi hukum, yang counter part-nya KPK, hadir di pertemuan pribadi dengan bendahara partai yang cari proyek bersama KPK. Pertemuan yang tidak bisa terjadi di negara demokrasi yang benar,” ungkap Boni.

Seperti diberitakan sebelumnya, kuasa hukum Nazaruddin, yakni Dea Tunggaesti, mengungkapkan bahwa Benny mengikuti pertemuan Nazaruddin, Chandra, dan dua pengusaha di kediaman Nazaruddin pada awal 2010. Dalam pertemuan tersebut, kata Dea, terjadi proses penyerahan uang 500.000 dollar AS dari seorang pengusaha kepada Chandra. Uang tersebut, menurut penuturan Nazaruddin kepada Dea, untuk mengamankan proyek e-KTP dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Dea juga menyampaikan, pertemuan tersebut terekam dalam CCTV yang dipasang di rumah Nazaruddin. Rekaman tersebut disimpan dalam CD yang kini keberadaannya belum diketahui. CD tersebut, menurut Nazaruddin, disimpan dalam tas kecil warna hitam yang disita penyidik KPK setelah mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu tertangkap di Cartagena, Kolombia.