Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Dukungan Menpora untuk Wafid

Kompas.com - 07/09/2011, 12:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Wafid Muharam, menyayangkan tidak adanya dukungan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng terhadap Sekretaris Menpora non-aktif itu.

Erman Umar, kuasa hukum Wafid, mengungkapkan, kliennya mendapat dukungan dari beberapa pegawai Kemenpora saat akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (7/9/2011).

"Dukungan untuk Pak Wafid cukup besar dari solidaritas para karyawan dengan datang setiap saat untuk mengunjungi (Wafid)," kata Erman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu.

Menurut Erman, Andi yang adalah atasan Wafid tidak pernah mengunjungi kliennya itu di tahanan. Politisi Partai Demokrat itu hanya mengirim ajudannya ke tahanan untuk menanyakan kabar Wafid. Padahal, lanjut Erman, upaya Wafid mencari dana talangan untuk Kemenpora atas dasar restu Andi.

"Untuk mendatangkan klub sepakbola De Jong dari Belanda, Pak Wafid mencari dana talangan sebesar Rp 500 juta atas perintah menpora," ucap Erman.

Hari ini Wafid menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Sesmenpora non aktif itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap wisma atlet bersama Direktur Pemasaran PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohammad El Idris.

Belakangan, bos Grup Permai yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin juga menjadi tersangka kasus itu.

Wafid disangka menerima suap berupa cek senilai Rp 3,2 miliar dari PT DGI terkait pemenangan perusahaan pimpinan Dudung Purwadi itu sebagai pelaksana proyek wisma atlet.

Dia lantas disangka melanggar pasal penerimaan suap, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal penerimaan gratifikasi, Pasal 12 huruf a, undang-undang yang sama.

Dua tersangka lainnya yakni Rosa dan Idris akan mendengarkan tuntutan hari ini. Sementara Nazaruddin masih menjalani proses penyidikan di KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com