Publik Harus Kontrol KPK

Kompas.com - 23/08/2011, 14:33 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com -- Masyarakat sipil harus tetap mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani berbagai kasus dugaan korupsi terkait mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Kasus dengan nilai proyek sebesar Rp 6,03 triliun yang masih ditangani KPK dapat menjadi indikator sejauh mana KPK mampu mengusut dugaan kasus korupsi yang terjadi.

"Publik harus mengawal kasus dugaan korupsi terkait Nazaruddin," ujar Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah, Selasa (23/8/2011) di Jakarta. Saat ini, KPK masih berfokus pada dugaan korupsi wisma atlet di Palembang dan proyek Hambalang.

Ketika Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan nilai proyek sebesar Rp 6,03 triliun yang masih dikumpulkan bahan-bahannya atau ditangani, menurut Febri, publik dapat mengukur sejauh mana KPK dapat mengusut dan menangani dugaan kasus-kasus korupsi tersebut.

Busyro Muqoddas, setelah menerima penyerahan Nazaruddin, mengatakan setidaknya ada tiga klasifikasi kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin. Pertama, kasus yang telah memasuki tahap penyidikan dengan nilai proyek Rp 200 miliar dan terjadi di dua kementerian. Salah satu kasus itu diduga suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang yang dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam kasus ini, Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua adalah kasus yang memasuki tahap penyelidikan. Kelompok ini terdiri atas kasus di dua kementerian dengan nilai proyek Rp 2,64 triliun.

Ketiga, terdiri atas 31 kasus, yang masih memasuki tahap pengumpulan data dan bahan di KPK. Total nilai proyek dari kasus Nazaruddin ini Rp 6,037 triliun (Kompas, 16/8/2011).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X