Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Jangan Takut dengan Penguasa

Kompas.com - 23/08/2011, 10:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahmad Rifai, penasihat hukum tersangka Zainal Arifin Hoesein, mantan panitera Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut, polisi sudah mengetahui auktor intelektualis kasus dugaan surat palsu MK dalam sengketa pemilu 2009 di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. 

Menurut Rifai, penyidik sudah memiliki cukup bukti untuk menjerat pelaku utama dalam kasus itu. "Polisi sudah tahu siapa aktor intelektualnya. Jangan tutup mata, ungkapkan. Jangan karena ada faktor-faktor kekuasaan di situ kemudian tidak berani memproses," ungkap Rifai ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (23/8/2011).

Ia mempertanyakan penetapan kliennya sebagai tersangka. Pasalnya, kata dia, Zainal lah yang dipalsukan tandatangannya dalam surat palsu MK bernomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009. Kasus itu lalu diadukan Zainal ke Bareskrim Polri atas perintah Ketua MK, Mahfud MD.

"Kalau tiba-tiba Pak Zainal dikorbankan ada apa? Pelapor malah dijadikan tersangka. Logika hukum apa yang dipakai? Mestinya polisi bisa melihat secara utuh kasus ini. Jangan mengkonstruksi hukum secara ngawur," kata Rifai.

 

Hingga saat ini, polisi baru menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Selain Zainal, tersangka lain adalah mantan juru panggil MK Masyhuri Hasan. Sejumlah nama yang terkait kasus ini adalah mantan Hakin Konstitusi Arsyad Sanusi, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang kini menjadi politisi Partai Demokrat Andi Nurpati, Nesyawati Zulkarnain (putri Arsyad Sanusi), dan Dewi Yasin Limpo (caleg Partai Hanura yang bersengketa dalam kasus ini).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com