SOKSI Dukung RUU BPJS

Kompas.com - 23/08/2011, 00:16 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komaruddin menginstruksikan kader-kadernya yang ada di DPR untuk serius memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial demi kepentingan rakyat Indonesia.

"Namun dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel," kata Ade, Senin (22/8/2011) di Jakarta.

SOKSI adalah salah satu kelompok induk organisasi (Kino) Partai Golkar. 

Ade Komaruddin menjelaskan, pemerintah telah berkomitmen untuk menindaklanjuti dan mengimplementasi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang telah dilaksanakan dengan menyelenggarakan Jamkesmas melalui Kementerian Kesehatan dan jaminan lainnya secara bertahap. Beberapa bentuk jaminan sosial itu antara lain meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Sekarang ini, kata Ade, pelaksanaan jaminan sosial itu dilaksanakan oleh empat BPJS yang meliputi Jamsostek yang menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua serta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pekerja sektor informal; Taspen yang menyelenggarakan Tabungan Hari Tua serta mengadministrasikan dan membayarkan Jaminan Pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS); Asabri yang identik dengan Taspen untuk anggota TNI/Polri dan PNS Kementerian Pertahanan; dan Askes Indonesia yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan untuk PNS, pejabat negara dan pensiunan PNS, pensiunan Pejabat Negara serta pensiunan anggota TNI/Polri. 

"Karena itu, saya berharap pembahasan RUU BPJS yang dihasilkan mampu meningkatkan kinerja badan penyelenggara jaminan sosial, baik di tingkat nasional dan subsistimnya pada tingkat daerah," tutur Ade.

Paling tidak, kata Ade, keberadaan RUU BPJS mampu memberi kepastian hukum penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UU SJSN secara efektif dan efisien guna menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan bermartabat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Nasional
    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 15 Juni: 11.699.021 Orang Sudah Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    UPDATE 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tercatat 116.787 Orang

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    UPDATE 15 Juni: 108.800 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

    Nasional
    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    BIN: Radikalisme, Separatisme di Papua, hingga Serangan Siber Jadi Ancaman Nasional

    Nasional
    UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

    UPDATE 15 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 108.632 Orang

    Nasional
    Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

    Kasus Covid-19 di 11 Daerah Melonjak, Satgas: Pembentukan Poskonya Rendah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X