KPK Sudah Harus Menyidik Kasus Lain

JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi sudah harus menyidik kasus lain di luar suap ke Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram terkait pembangunan wisma atlet SEA Games di Jakabaring Palembang. Penyidikan kasus lain penting agar publik yakin KPK serius mengusut kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan politikus DPR yang disebut ikut terlibat.

"Selain menangani kasus suap wisma atlet, KPK sudah harus masuk ke kasus lainnya. Ini penting untuk meyakinkan publik bahwa KPK serius mengusut kasus-kasus lain yang akan menyentuh aktor-aktor lain di DPR," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch Febri Diansyah.

Febri mengatakan, kasus yang melibatkan Nazaruddin terkait erat dengan pengaturan anggaran oleh DPR. Dengan demikian, menurut Febri, penyidikan kasus lain di luar suap wisma atlet, bisa banyak menjerat politikus DPR yang selama ini mengorupsi APBN sejak perencanaannya.

"Penyidikan kasus lain ini terkait dengan pengaturan anggaran," kata Febri.

Ia menyarankan, untuk bisa menjerat politikus DPR yang mengorupsi anggaran, KPK harus berani menggunakan UU Pencucian Uang. Dengan UU tersebut, KPK bisa menelusuri ke mana saja uang hasil korupsi dari berbagai proyek yang dibiayai APBN itu diterima para politikus.