Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazar Bungkam, Demokrat Bantah Negosiasi

Kompas.com - 18/08/2011, 12:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syariefuddin Hasan membantah bahwa partainya telah melakukan negosiasi dengan tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, M Nazaruddin. Setelah kembali ke Indonesia, Nazaruddin, yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, tak pernah lagi mengungkapkan tudingan keterlibatan elite partai pemenang Pemilu 2009 dalam kasus yang menderanya.

"Ah, nego apa? Tidak ada itu. Kita komit tidak ada negosiasi," kata Syarief kepada para wartawan ketika mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/8/2011).

Terkait perubahan sikap Nazar, Syarief menduga bahwa hal itu berkaitan dengan kondisi psikologisnya yang tertekan. Siapa pun yang berada dalam kondisi tertekan, sambung Syarief, memiliki peluang untuk mengalami perubahan sikap.

Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi menduga, sikap Nazar yang memilih bungkam dinilai merupakan barter. Nazaruddin diduga bungkam asalkan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, selamat dan dilindungi dari jeratan hukum.

"Tapi pilihan bungkam adalah kecelakaan serius dan pengabaian berbagai indikasi mafia anggaran untuk penanganan korupsi politik di negeri ini," kata Hendardi.

Hendardi menilai, ada situasi yang menggiring Nazaruddin ke dalam kondisi ketakutan ekstrem pasca-dibawa dari Bogota ke Jakarta. Dengan demikian, dia meyakini kebenaran terkait kasus wisma atlet SEA Games tidak akan terungkap.

"Jika semua indikasi ini benar, maka KPK semakin kehilangan kredibilitas. Alih-alih mengungkap seluruh rangkaian kejahatan kolektif ini, KPK akan menimpakan seluruh kasus itu hanya pada Nazar. KPK dan Partai Demokrat sama-sama akan memperoleh benefit politik akibat pilihan bungkam Nazaruddin," kata Hendardi.

Seusai bertemu Nazaruddin di Rumah Tahanan Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Rabu siang kemarin, pengacara OC Kaligis menyatakan bahwa Nazaruddin tidak akan berbicara lagi soal partai ataupun soal pejabat KPK seperti yang disampaikannya selama buron. Padahal, selama pelarian sebelum tertangkap di Cartagena, Kolombia, Nazaruddin menyebut sejumlah nama elite politik yang terlibat dalam kasus korupsi sejumlah proyek berbiaya negara.

Ketika hendak diperiksa KPK pada Kamis ini, Nazaruddin meminta agar anak dan istrinya tidak diganggu.

"Tolong jangan ganggu anak-istri saya," kata mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Nasional
    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Nasional
    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Nasional
    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    Nasional
    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com