Aryanto Dinilai Tak Ramah Pada Petani

Kompas.com - 17/08/2011, 23:26 WIB
EditorRobert Adhi Kusumaputra

JAKARTA, KOMPAS.com -  Makin banyak saja catatan kritis mengenai dua dari delapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diloloskan Panitia Seleksi yakni mantan Deputi V Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Aryanto Sutadi dan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulkarnain.

Aryanto misalnya dinilai tak ramah terhadap petani selama menjabat Deputi V BPN. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Idham Arsyad mengungkapkan, pihaknya pernah mendapat laporan saat ada dialog tentang konflik tanah di Jawa Timur, Aryanto mengatakan petani seperti binatang.

"Waktu dialog kasus di Jatim, dia mengatakan bahwa petani itu seperti binatang, dia juga bilang kalau ada petani yg masuk di areal perkebunan tembak saja," kata Idham kepada Kompas di Jakarta, Rabu (17/8/2011) malam.

Dalam sesi wawancara akhir dengan Pansel Pimpinan KPK, Aryanto sempat mengungkapkan rekening petinggi Polri bisa dianggap tak wajar jika lebih dari Rp 10 miliar.

Aryanto yang pernah menjadi Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri dan memiliki pangkat terakhir inspektur jenderal ini juga mengaku kadang menerima pemberian dari pihak tertentu sebagai ungkapan terima kasih atas apa yang sudah dikerjakan. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

    Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

    Nasional
    Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

    Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

    Nasional
    Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Nasional
    Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

    Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

    Nasional
    Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

    Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

    Nasional
    PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

    PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

    Nasional
    Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

    Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

    Nasional
    Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

    Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

    Nasional
    Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

    Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

    Nasional
    Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

    Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

    Nasional
    Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

    Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

    Nasional
    Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

    Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

    Nasional
    “Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

    “Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

    Nasional
    Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

    Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

    Nasional
    Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

    Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.