Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Target Audit Forensik BPK Molor

Kompas.com - 12/08/2011, 19:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Untuk mengetahui aliran dana penggunaan dana talangan di Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa jutaan transksi di bank tersebut. Repotnya, BPK harus memeriksa transaksi perbankan, termasuk sebelum bank tersebut melakukan merger beberapa tahun yang lalu. Apalagi dokumennya juga banyak yang tidak lengkap.

Oleh sebab itu, target BPK yang semula akan menyelesaikan audit forensik terhadap Bank Century selama 90 hari atau tiga bulan, maka penyelesaiannya diperkirakan molor hingga November mendatang. Padahal, audit forensik sudah mulai dikerjakan sejak Juli.

"Maunya sih 90 hari, akan tetapi, kita, kan periksa satu bank atau jutaan transaksi. Jadi, tidak mungkin 90 hari. Kita harapkan November mendatang selesai," kata anggota BPK Hasan Bisri kepada Kompas, Jumat (12/8/2011) di Jakarta.

Menurut Hasan, memeriksa aliran dana di Bank Century tidak mudah dan tidak seperti pemeriksaan aliran dana ketika di Bank Bali beberapa tahun yang lalu, yang dilakukan kantor akuntan publik asing.

"Kalau dulu di Bank Bali, kucuran dananya dari Bank Indonesia saja sudah tidak sah sehingga ketika dibayarkan Rp 900 miliar untuk tagihan ke Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tidak terlalu rumit. Kita tinggal mencari siapa yang mendapat aliran dan dari Bank Bali itu," papar Hasan.

Tentang pertemuan dengan Tim Pengawas DPR untuk Bank Century, pada Kamis pekan depan, menurut Hasan, pimpinan BPK akan memberi laporan kemajuan mengenai proses auditnya yang tengah dijalani di BPK. Audit forensik BPK dilakukan BPK setelah DPR meminta.

Berdasarkan audit BPK, DPR pada sidang paripurna tahun lalu menyatakan adanya penyalahgunaan dalam penyaluran dana talangan Rp 6,7 triliun, sehingga meminta KPK untuk melakukan tindakan hukum. Namun, hingga kini, KPK mengaku tidak menemukan indikasi pidana dari kasus Bank Century. Padahal, BPK dulu memeriksa dana talangan Bank Century karena permintaan KPK yang menemukan adanya indikasi pidana yang perlu dilakukan audit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com