Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apriori, Kritik SBY terhadap Pers

Kompas.com - 06/08/2011, 12:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang memiliki hak untuk melontarkan kritik kepada pers atas pemberitaan-pemberitaan mengenai dirinya. Namun, Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers Agus Sudibyo menyayangkan kritik Presiden terhadap pers yang tak tepat karena terlalu apriori.

Menurut Agus, kritik yang apriori mengesankan bahwa Presiden menyamaratakan semua media. Presiden tak sepakat apabila sumber pemberitaan tentang mantan anak buahnya, Muhammad Nazaruddin, adalah BlackBerry Messenger. Padahal, lanjut Agus, itu sah-sah saja. Menurut Agus, persoalannya sebenarnya terletak pada verifikasi oleh pers terhadap sumber informasi tersebut.

"Jadi, kita bisa bilang pers sakit mata, tapi diberi Panadol. Kritiknya selalu tidak pas," katanya dalam diskusi mingguan polemik di Warung Daun, Cikini, Sabtu (6/8/2011).

Agus menilai, sikap Presiden SBY terhadap pers sebenarnya lebih baik daripada para pendahulunya karena belum pernah memberedel pers. Sayangnya, Presiden SBY tak pernah bisa menyamai para pendahulunya untuk tidak menyampaikan kritik yang apriori. Apalagi, para pembantu yang ada di sekelilingnya malah menambah urusan. Akibatnya, citra Presiden SBY sendiri yang makin jatuh.

"Marzuki Alie menyatakan, pers memelintir pernyataannya, padahal ada media yang tak memelintir dan tidak memberitakan. Tunjuk (media) yang mana sehingga masuk dalam kritik yang membangun," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com