Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah: Sebaiknya Marzuki Mundur

Kompas.com - 02/08/2011, 22:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay, di Jakarta, Selasa (2/8/2011), mendesak Marzuki Alie mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, politisi itu telah mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korpusi.

"Marzuki Alie harus legowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR karena nyata-nyata mengeluarkan pernyataan yang mencedarai lembaga DPR yang dipimpinnya itu. Saya mendorong secara tegas agar dia mundur dari Ketua DPR. Masih banyak anggota DPR lain yang lebih pantas menduduki jabatan publik itu," katanya.

Desakan itu disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Marzuki Alie, yang menengarai KPK bisa dibubarkan, jika sudah tidak ditemukan orang yang kredibel. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu melontarkan ide pengampunan koruptor, jika sudah mengembalikan uang korupsinya.

Menurut Saleh P Daulay, pernyataan itu menunjukkan, Marzuki Alie tidak dapat membedakan antara personel pimpinan KPK dengan lembaga KPK itu sendiri. Pentolan KPK, boleh saja tersandung kasus hukum atau etika dan memang harus diberi sanksi yang setimpal. Namun, bukan berarti lembaga itu harus dibubarkan.

"Harus diingat, saat ini masih terjadi praktik korupsi secara besar-besaran. Karena itu, KPK masih sangat diperlukan. Bagaimana mau serius memberantas korupsi, kalau KPK dibubarkan. Itu sama saja memberikan peluang kepada orang untuk korupsi," katanya.

Usulan Marzuki Alie agar para pelaku korupsi masa lalu dimaafkan, juga tidak masuk akal. Menurut saya, siapa pun orang yang pernah melanggar hukum, harus diberi hukuman yang setimpal.

Pernyataan itu, lanjut Saleh, harus ditolak secara tegas karena itu sesat dan menyesatkan. Tidak pantas seorang pejabat tinggi negara mengeluarkan statement seperti itu di tengah merajalelanya praktik korupsi di tanah air. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com