Koalisi Masyarakat Sipil: Copot Marzuki!

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie dicopot dari jabatannya. Desakan ini diungkapkan karena pernyataan Marzuki mengenai pemaafan bagi koruptor dan wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai kontroversial. Ia dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat untuk memberantas korupsi.

"Saya enggak tahu posisinya Pak Marzuki, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, mengungkapkan pernyataan yang kontroversial. Ia tidak pantas jadi Pimpinan DPR karena tidak mewakili aspirasi masyarakat. Lebih berpihak pada koruptor yang ingin KPK dibubarkan. Marzuki tidak pro pada rakyat," ujar Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Junto, di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2011).

Emerson tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil. Hadir dalam pernyataan tersebut antara lain tokoh lintas agama Romo Benny Susetyo dan Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Pernyataan Marzuki, lanjutnya, bukan baru sekali menyulut kontroversi. Ia menyebut Marzuki telah beberapa kali mengeluarkan perkataan yang konyol seperti pada peristiwa tsunami di Mentawai dan masalah TKI. "Dalam catatan kita ada tujuh pernyataan yang blunder dari Marzuki Alie," tambahnya (Baca: 7 Pernyataan Marzuki yang Kontroversial).

Sementara, Romo Benny menilai, Marzuki telah kehilangan jati dirinya sebagai sosok negarawan dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. "Kita tidak hanya prihatin pernyataan itu. Tapi kita juga merasa telah kehilangan sosok negarawan yang berpikir untuk bangsa dan negara. Figur yang mengatakan itu tidak pantas dan layak menjadi Ketua DPR. Harusnya dia punya kepentingan untuk bangsa dan negara," kata Romo Benny dari Konferensi Wali Gereja.

Selanjutnya, Koalisi meminta seluruh fraksi di DPR RI untuk memberikan pernyataan resmi tentang penolakan terhadap pembubaran KPK dan pemaafan koruptor. Jika hal tersebut tidak dilakukan, menurut para tokoh ini, publik akan menilai semua anggota DPR secara tidak langsung membela Marzuki Alie dan melakukan pembenaran atas ucapannya.

Marzuki prihatin

Sementara itu, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, Marzuki mempertanyakan kebebasan berpendapat yang dimilikinya terkait pernyataannya tersebut. Ia mengatakan, gagasan mengenai KPK dan para koruptor yang dilontarkannya pada Jumat (29/7/2011) lalu merupakan gagasan pribadinya sebagai warga negara dan bukan sebagai pejabat publik.

"Saya prihatin penggagas demokrasi kok malah diadili. Kalau kita beda pendapat, kok langsung diadili, bukan diskusi? Apakah wacana tersebut satu-satunya solusi. Seolah-olah pejabat tidak boleh bertentangan dengan aturan. Itu, kan, boleh bertentangan dengan aturan UU," ujarnya.

Lihat: Video Pernyataan Marzuki