Koalisi Masyarakat Sipil: Copot Marzuki!

Kompas.com - 01/08/2011, 14:18 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie dicopot dari jabatannya. Desakan ini diungkapkan karena pernyataan Marzuki mengenai pemaafan bagi koruptor dan wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai kontroversial. Ia dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat untuk memberantas korupsi.

"Saya enggak tahu posisinya Pak Marzuki, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, mengungkapkan pernyataan yang kontroversial. Ia tidak pantas jadi Pimpinan DPR karena tidak mewakili aspirasi masyarakat. Lebih berpihak pada koruptor yang ingin KPK dibubarkan. Marzuki tidak pro pada rakyat," ujar Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Junto, di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2011).

Emerson tergabung dalam Koalisi masyarakat sipil. Hadir dalam pernyataan tersebut antara lain tokoh lintas agama Romo Benny Susetyo dan Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Pernyataan Marzuki, lanjutnya, bukan baru sekali menyulut kontroversi. Ia menyebut Marzuki telah beberapa kali mengeluarkan perkataan yang konyol seperti pada peristiwa tsunami di Mentawai dan masalah TKI. "Dalam catatan kita ada tujuh pernyataan yang blunder dari Marzuki Alie," tambahnya (Baca: 7 Pernyataan Marzuki yang Kontroversial).

Sementara, Romo Benny menilai, Marzuki telah kehilangan jati dirinya sebagai sosok negarawan dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. "Kita tidak hanya prihatin pernyataan itu. Tapi kita juga merasa telah kehilangan sosok negarawan yang berpikir untuk bangsa dan negara. Figur yang mengatakan itu tidak pantas dan layak menjadi Ketua DPR. Harusnya dia punya kepentingan untuk bangsa dan negara," kata Romo Benny dari Konferensi Wali Gereja.

Selanjutnya, Koalisi meminta seluruh fraksi di DPR RI untuk memberikan pernyataan resmi tentang penolakan terhadap pembubaran KPK dan pemaafan koruptor. Jika hal tersebut tidak dilakukan, menurut para tokoh ini, publik akan menilai semua anggota DPR secara tidak langsung membela Marzuki Alie dan melakukan pembenaran atas ucapannya.

Marzuki prihatin

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, Marzuki mempertanyakan kebebasan berpendapat yang dimilikinya terkait pernyataannya tersebut. Ia mengatakan, gagasan mengenai KPK dan para koruptor yang dilontarkannya pada Jumat (29/7/2011) lalu merupakan gagasan pribadinya sebagai warga negara dan bukan sebagai pejabat publik.

"Saya prihatin penggagas demokrasi kok malah diadili. Kalau kita beda pendapat, kok langsung diadili, bukan diskusi? Apakah wacana tersebut satu-satunya solusi. Seolah-olah pejabat tidak boleh bertentangan dengan aturan. Itu, kan, boleh bertentangan dengan aturan UU," ujarnya.

Lihat: Video Pernyataan Marzuki

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

    Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

    Nasional
    Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

    Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

    Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

    Nasional
    Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

    Nasional
    Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

    Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

    UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

    Nasional
    UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

    UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

    Nasional
    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    Nasional
    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Nasional
    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Nasional
    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.