Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Chandra-Ade Lebih Baik Nonaktif

Kompas.com - 29/07/2011, 15:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie menilai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja lebih baik dinonaktifkan atau mengundurkan diri jika memang mengakui adanya pertemuan beraroma kongkalikong dengan mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin yang kini sudah berstatus tersangka.

"Ada enggak pengakuan? Saya dalam konteks sebagai Ketua DPR berkaitan dengan lembaga negara KPK, kalau memang itu terjadi, sebaiknya mereka menonaktifkan diri supaya KPK tidak tersandera," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Seperti diketahui, Nazaruddin menuding Chandra dan Ade merekayasa kasusnya bekerja sama dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dia juga mengatakan, Ade pernah menemuinya ditemani Juru Bicara KPK Johan Budi. Ketiganya tidak lolos dalam seleksi pimpinan KPK.

Marzuki mengaku, ia memang belum yakin 100 persen dengan tudingan yang dilontarkan Nazaruddin. Namun, jika KPK sudah mengakuinya, maka artinya pimpinan KPK tersebut telah melanggar kode etik. Dengan demikian, undur diri atau nonaktif menjadi solusi yang tepat.

"Kalau faktanya memang ada (pertemuan) yang terjadi, dan sebagai anggota KPK melanggar etika, berarti sudah mengkhianati amanah. Kalau itu terjadi, sebaiknya yang bersangkutan nonaktif," tambahnya lagi.

Menurut Marzuki, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi kode etik. Poin ini juga harus dimasukkan dalam penilaian Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk mencari calon yang kredibel ke depannya.

Namun, lanjutnya, jika memang Pansel tak menemukan calon yang pantas, Marzuki mengatakan lebih baik Pansel jujur sehingga Presiden bisa mempertimbangkan kembali keberadaan KPK ke depan.

Marzuki menilai, kinerja KPK sebagai lembaga ad hoc penegakan hukum hingga saat ini tak membuahkan hasil yang signifikan. Tak ada perubahan yang dibawanya dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir.

Menurut dia, KPK lebih banyak bermanuver politik daripada bekerja memberantas korupsi. Bahkan, beberapa kali pimpinannya diterpa isu tak sedap.

Tudingan yang menimpa Chandra dan Ade membuat Marzuki bingung dan prihatin. Pasalnya, selama ini Marzuki membicarakan upaya pemberantasan korupsi kepada mereka. Menurut dia sia-sia karena telah berbicara kepada pihak-pihak yang kredibilitasnya ternyata diragukan.

"Selama ini, saya berbicara bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana mengatasi masalah mafia, lalu saya berbicara dengan orang yang nyatanya tidak kredibel, gimana kira-kira nasib bangsa ini kalau terus seperti ini? Itu kekecewaan saya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com