Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Sampai KPK Dilemahkan Pendekarnya

Kompas.com - 28/07/2011, 14:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengapresiasi langkah KPK untuk membentuk komite etik yang bertugas menelusuri tudingan dari Nazaruddin kepada dua pimpinannya. Komite diminta serius untuk menggali kebenaran dari tudingan tersebut.

"MK bisa dicontoh dan KPK harus berani benah-benah. Kalau enggak, nanti KPK akan terlemahkan oleh pendekar-pendekarnya sendiri," ungkapnya di Gedung DPR, Kamis (28/7/2011). Terkait unsur-unsur yang tergabung di dalamnya, Priyo tak mempermasalahkan komposisi antara tokoh eksternal dan dari internal KPK.

Ia juga menilai, informasi dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin perlu menjadi pertimbangan bagi panitia seleksi (pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut politisi Partai Golkar itu, meskipun informasi dari Nazaruddin masih mentah, pansel harus menelisik lebih jauh untuk memutuskan kandidat pimpinan KPK periode mendatang.

"Informasi sekecil dan sementah apa pun tetap harus jadi pertimbangan di pansel dan catatan di DPR nanti. Saya percaya pansel berintegritas dan insting-nya berjalan," ujarnya.

Priyo juga menegaskan, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin yang disebut-sebut oleh Nazaruddin telah menyusun kongkalikong tertentu dalam penyelesaian kasus suap Wisma Atlet SEA Games 2011 masih tetap berhak mengajukan diri sebagai calon pimpinan. Publik, katanya, harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

"Kalau Chandra, kasus ini kan seperti berulang, ya. Saya enggak mau negatif. Yang bersangkutan berhak dapat praduga tak bersalah. Namun, berulang terus kasusnya dengan kasus lain-lain, tapi beliau berhak kan dapat predikat praduga tak bersalah," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com