Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seluruh Pimpinan KPK Harus Diperiksa

Kompas.com - 27/07/2011, 17:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Etik harus memeriksa seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tudingan yang dilontarkan M Nazaruddin, tidak hanya sebatas beberapa pimpinan KPK. Menurut praktisi hukum Ahmad Rifai, hal itu perlu dilakukan untuk mengungkap benar atu tidak tudingan Nazaruddin.

"Pimpinan KPK harus diperiksa semua untuk membuktikan adakah pelanggaran kode etik," kata Rifai, Rabu (27/7/2011) di Jakarta.

Komisi Etik dibentuk untuk memeriksa dua pimpinan KPK, yakni Chandra M Hamzah dan M Jasin, serta Deputi Bidang Penindakan Ade Rahardja, yang tersangkut kasus wisma atlet SEA Games 2011.

Rifai mengatakan, Ketua KPK Busyro Muqoddas harus diperiksa lantaran disebut-sebut menerima uang dari Nazaruddin. Meski masuk dalam Komisi Etik, kata dia, Busyro tetap dapat diperiksa lantaran dia hanya sebatas anggota. Ketua Komisi Etik Abdullah Hehamahua, dapat memeriksa Busyro.

Menurut Rifai, pimpinan yang tidak tersangkut kasus, yakni Bibit S Riyanto dan Haryono Umar, harus diperiksa untuk memastikan apakah pertemuan-pertemuan para pimpinan lain dengan eksternal KPK pernah dilaporkan kepada mereka. Rifai mengacu kepada keputusan KPK Pasal 6 huruf r Nomor 06/P.KPK/ 02/2004 tentang Kode Etik, yang menegaskan bahwa pertemuan antara pimpinan dengan pihak lain harus diberitahukan kepada pimpinan lain, baik dalam hubungan dengan tugas maupun tidak.

Rifai mengemukakan bahwa Komisi Etik harus bekerja cepat untuk membuktikan benar atau tidak tudingan Nazaruddin. Pasalnya, pihak-pihak yang tersangkut itu tengah menjalani proses seleksi untuk menduduki posisi pimpinan KPK.

"Kalau terbukti ada pelanggaran kode etik, mereka seharusnya tahu diri dengan mengundurkan diri dari pencalonan. Kalau memang terbukti, tidak hanya berhenti pada kode etik, harus diusut pelanggaran pidananya," tutrulontar Rifai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com