Seluruh Pimpinan KPK Harus Diperiksa

Kompas.com - 27/07/2011, 17:25 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Etik harus memeriksa seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tudingan yang dilontarkan M Nazaruddin, tidak hanya sebatas beberapa pimpinan KPK. Menurut praktisi hukum Ahmad Rifai, hal itu perlu dilakukan untuk mengungkap benar atu tidak tudingan Nazaruddin.

"Pimpinan KPK harus diperiksa semua untuk membuktikan adakah pelanggaran kode etik," kata Rifai, Rabu (27/7/2011) di Jakarta.

Komisi Etik dibentuk untuk memeriksa dua pimpinan KPK, yakni Chandra M Hamzah dan M Jasin, serta Deputi Bidang Penindakan Ade Rahardja, yang tersangkut kasus wisma atlet SEA Games 2011.

Rifai mengatakan, Ketua KPK Busyro Muqoddas harus diperiksa lantaran disebut-sebut menerima uang dari Nazaruddin. Meski masuk dalam Komisi Etik, kata dia, Busyro tetap dapat diperiksa lantaran dia hanya sebatas anggota. Ketua Komisi Etik Abdullah Hehamahua, dapat memeriksa Busyro.

Menurut Rifai, pimpinan yang tidak tersangkut kasus, yakni Bibit S Riyanto dan Haryono Umar, harus diperiksa untuk memastikan apakah pertemuan-pertemuan para pimpinan lain dengan eksternal KPK pernah dilaporkan kepada mereka. Rifai mengacu kepada keputusan KPK Pasal 6 huruf r Nomor 06/P.KPK/ 02/2004 tentang Kode Etik, yang menegaskan bahwa pertemuan antara pimpinan dengan pihak lain harus diberitahukan kepada pimpinan lain, baik dalam hubungan dengan tugas maupun tidak.

Rifai mengemukakan bahwa Komisi Etik harus bekerja cepat untuk membuktikan benar atau tidak tudingan Nazaruddin. Pasalnya, pihak-pihak yang tersangkut itu tengah menjalani proses seleksi untuk menduduki posisi pimpinan KPK.

"Kalau terbukti ada pelanggaran kode etik, mereka seharusnya tahu diri dengan mengundurkan diri dari pencalonan. Kalau memang terbukti, tidak hanya berhenti pada kode etik, harus diusut pelanggaran pidananya," tutrulontar Rifai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Nasional
Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Nasional
Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.