Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Bentuk Tim Validasi Telusuri Pernyataan Nazar

Kompas.com - 25/07/2011, 14:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk tim khusus untuk menguji kebenaran pernyataan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang, Sumatera Selatan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Senin (25/7/2011). Menurut Johan, tim akan menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah nama yang disebut Nazaruddin, seperti tiga anggota DPR, yakni Angelina Sondakh (Fraksi Partai Demokrat), Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), dan Wayan Koster (Fraksi PDI Perjuangan).

Juga dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Terkait informasi dari Nazar, kami akan membentuk tim untuk memvalidasi," kata Johan.

Menurut dia, informasi dari Nazaruddin itu akan disesuaikan dengan bukti atau fakta yang dimiliki KPK. Namun, Johan belum dapat memastikan kapan tim validasi bentukan KPK itu mulai bekerja.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nazaruddin melalui media melancarkan tudingan terhadap sejumlah kader Demokrat terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menuding Anas menerima dana dari proyek wisma atlet dan proyek Hambalang. Dia juga mengatakan, terdapat aliran dana proyek wisma atlet ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dana itu diberikan kepada Angelina Sondakh selaku anggota Banggar yang kemudian diteruskan kepada Mirwan Amir dan petinggi Banggar lainnya.

Selain menuding rekan separtainya, Nazaruddin juga menuding sejumlah unsur pimpinan KPK merekayasa kasusnya. Nazaruddin melalui wawancara dengan Metro TV beberapa waktu lalu mengatakan, dua Wakil Ketua KPK, yakni Chandra M Hamzah dan M Jasin, adalah teman Anas yang merekayasa kasus Nazaruddin sehingga perkara ini hanya berhenti pada penetapan Nazar sebagai tersangka.

Selain itu, Nazaruddin juga menyebutkan, Chandra dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja bersekongkol mengadakan pertemuan dengan Anas yang menyepakati agar KPK menghentikan pengusutan terhadap Anas dan kader Demokrat lainnya.

Sebagai imbalannya, kata Nazaruddin, Anas berjanji akan membantu Chandra dan Ade melaju sebagai calon pimpinan KPK 2011-2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com