Andi tetap dengan pernyataanya bahwa ia tak tahu kalau surat MK yang menjadi dasar putusannya adalah surat palsu. Ia hanya memutuskan saja hasil rapat. Padahal, menurut Mahfud, Andi menggunakan surat asli bernomor 113 tanggal 17 Agustus dari MK untuk mengeluarkan putusan perkara partai lain dan surat palsu bernomor 112 bertanggal 14 Agustus dari faksimili untuk memutuskan status Dewi Yasin Limpo.
MK lambat
Andi justru balik mempertanyakan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya sangat terlambat menyadari bahwa KPU menggunakan surat palsu. Menurutnya, saat rapat Pleno KPU pada 2 September 2011 yang membahas surat putusan MK, hadir pula Badan Pengawas Pemilu, dan sejumlah Staf MK.
Namun, ketika Bawaslu keberatan dengan surat putusan MK yang dibacakan bagian Biro Hukum KPU, staf MK menurut Andi, hanya diam saja dan tidak ikut keberatan. Saat itu Andi memimpin rapat pleno, menggantikan Ketua KPU yang keluar dari rapat.
"Rapat itu tidak hanya oleh Bawaslu, tapi juga pihak MK. Dan ternyata tidak ada keberatan, dari pihak MK yang hadir saat itu, ketika isi surat dibacakan. Kita berpendapat tidak ada komplain. Disampaikan keberatan oleh Bawaslu. ya kita diskusi. Tapi pihak MK, tidak keberatan saat itu," papar Andi.
Setelah KPU memutuskan kemenangan Dewi Yasin Limpo, lanjut Andi, dua minggu kemudian tepatnya 16 September 2009 MK mengajukan pada KPU bahwa surat yang dijadikan landasannya ternyata surat palsu.
"Dua minggu keberatan tidak ada koreksi baik lisan maupun tertulis. Tapi kemudian pada 16 September MK mengirimkan surat dan isi surat itu menyatakan isi surat yang dibacakan di rapat pleno KPU, tanggal 14 Agustus dinyatakan palsu. Kenapa waktu dibacakan tidak ada keberatan sama sekali," tukasnya
Bantahan-bantahan Andi membuat anggota Panja dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, gerah. "Hasil KPU, Bawaslu, berbanding terbalik dengan penjelasan Ibu. Orang-orang yang selama ini ada dekat dengan Anda, staf dan sopir Anda membantah yang Ibu sampaikan. Jujur, saya enggak tahu siapa yang berbohong di sini. Bagaimana lagi kita lanjutkan ini Pak Ketua. Biarkan masyarakat yang tahu bahwa lembaga tempat Anda berada saat itu ada melakukan kebohongan. Anda sungguh-sungguh dalam kesulitan saat ini," ungkap Akbar keras.
(Selesai)
Sebelumnya: Berbohongkah Andi Nurpati? (1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.