Ditunggu, Wakil Pemerintah yang Bisa Ambil Keputusan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka memperingatkan pemerintah untuk tidak main-main lagi dalam melakukan pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang tinggal sembilan hari lagi. Keseriusan pemerintah, kata dia, dapat ditunjukkan dengan mengirimkan wakil yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam rapat-rapat konsultasi dengan Pansus dan Panja RUU BPJS DPR RI.

"Kita sering rapat konsultasi antara pemerintah dengan Panja dan Pansus RUU, tapi yang dikirim orang-orang yang enggak bisa mengambil keputusan. Harusnya mereka kirim pejabat yang bisa ambil keputusan, dong," ungkapnya di ruang rapat fraksi, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/7/2011).

Menurut politisi PDI-P ini, paling tidak delapan kementerian yang terlibat dalam pembahasan ini masing-masing mengirimkan wakil yang setingkat pejabat Eselon I dengan mandat penuh untuk mengambil keputusan. Jika tidak, maka rapat konsultasi senantiasa berujung pada ketidaksepakatan.

Sementara itu, siang ini, Pansus dan Panja RUU BPJS akan menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah dan pimpinan DPR untuk mengejar komitmen pemerintah dalam merampungkan RUU ini.

Menurut pimpinan Pansus RUU BPJS dari Fraksi PDI-P Surya Chandra Surapaty, rapat akan digelar sekitar pukul 14.00. Melalui rapat ini, Surya menegaskan PDI-P optimistis bahwa RUU yang sudah dibahas dalam tiga kali masa sidang DPR periode 2009-2014 ini akan rampung pada masa sidang kali ini.

"Kita tetap optimistis. Keputusan memang di tangan menteri. Kita lihat saja nanti bagaimana Menteri Keuangan menjelaskan tentang transformasi. Saya optimistis juga karena sembilan fraksi di DPR solid bersatu untuk menyelesaikan BPJS sesuai dengan DIM (daftar inventaris masalah) inisiatif DPR," tandasnya.