Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andi Nurpati Bantah Kesaksian Staf MK

Kompas.com - 30/06/2011, 18:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati membantah pernyataan dari Panitera Pengganti Ad Hoc Mahkamah Konstitusi, Nalom Kurniawan. Nalom, mengaku bertemu dengan Andi saat mengantarkan surat jawaban putusan Mahkamah Konstitusi pada 17 Agustus 2009 silam di kantor Jak TV. Ia juga mengaku melihat Andi membuka surat-surat itu. Saat itu, mereka membawakan untuk Andi surat bernomor 112/PAN. MK/VIII/2009 dan 113/PAN. MK/VIII/2009 tertanggal 17 Agustus 2009. Sementara itu, Andi merasa hanya mengenal juru panggil MK Masyhuri Hasan, dan tidak bertemu Nalom.

"Saya cuma ketemu Hasan. Enggak ketemu enggak kenal dan enggak diperkenalkan (dengan Nalom). Enggak pernah ketemu Nalom. Saya enggak terima langsung suratnya. Driver (Aryo) yang diterima," ujar Andi saat menunggu giliran untuk memenuhi panggilan Panja Mafia Pemilu, di Gedung DPR RI, Kamis (30/06/2011).

Ketika ditanya hubungannya dengan Hasan, Andi mengaku mengenal Hasan karena ia sering melihat Hasan berada di persidangan MK. "Saya kenalnya (Masyhuri Hasan) aja di MK. Hasan kan selalu ada di ruang sidang MK. Kalau ada persidangan, sering bilang 'mari bu silakan masuk' itu enggak cuma saya," jelas Andi.

Seperti yang diketahui, Nalom siang ini juga membahas mengenai pertemuannya dengan Hasan dan Andi Nurpati. Pertemuan itu atas perintah Panitera MK, Zainal Arifin, karena tak ada komisioner di KPU, yang dapat menerima surat dari MK.

"Mas Hasan duduk menyerahkan, dikasihkan ke ibu Andi, saya dikenalkan. Surat ada dalam map. Saya enggak tahu surat ada di stempel atau tandatangan. Surat nomor 112 dan 113 itu dibaca dan dibuka oleh Andi. Lalu Andi bilang kalau dikabulkan kenapa tidak menang?. Setelah itu lalu saya tanya Hasan mau pulang bareng atau enggak. Dia (Hasan) enggak mau," tukas Nalom.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com