Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Siti Belum Bebas Hukuman Mati

Kompas.com - 23/06/2011, 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan pernyataan untuk meluruskan pemberitaan media massa yang mengatakan bahwa Siti Zaenab, mantan TKI asal Bangkalan, Madura, telah terbebas dari ancaman hukuman mati di Madinah.

Pemberitaan media massa menyebutkan, lepasnya Siti, yang diputuskan bersalah membunuh majikannya dengan pisau pada November 2009 lalu, dari hukuman mati berkat diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan almarhum Presiden ke-3 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu, Gus Dur menghubungi Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud.

"Tanpa mengecilkan kontribusi pemerintahan terdahulu, kasus yang dialami Siti Zaenab masih berjalan. Penundaan bukan karena pendekatan kepada pihak raja, melainkan karena anak korban masih berusia satu tahun. Jadi, saat ini masih menunggu anaknya akil balig dan ditanyakan pendapatnya, apakah memaafkan. Kalau anaknya menolak memaafkan, Siti Zaenab akan dihukum mati," kata Marty pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Marty mengatakan, saat ini pemerintah terus menjalin komunikasi dengan anak korban. Marty juga mengatakan bahwa Filipina yang selama ini dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya di Saudi tak dapat sepenuhnya menyelamatkan warganya dari hukuman mati.

Sepanjang 2001-2008, enam warga negara Filipina dieksekusi hukuman mati kendati kepala negaranya dan menteri luar negerinya telah melakukan diplomasi tingkat tinggi. Sementara itu, sepanjang 1999-2011, ada dua TKI yang dieksekusi mati, yaitu Warni bin Samiran pada 1999 dan Ruyati binti Satubi pada 2011.

"Satu fakta lagi, kita sudah berhasil membebaskan sembilan orang WNI, dan bahkan dua tahun terakhir ini kita sudah membebaskan empat WNI dari hukuman mati," kata Marty.

Marty juga mengatakan, sepanjang tahun ini Pemerintah Indonesia telah bekerja keras mengamankan, menyelamatkan, dan melindungi WNI dari krisis di Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, dan Bahrain. Pemerintah juga telah menyelamatkan 20 anak buah kapal dari pembajak di Somalia dan ribuan warga dari bencana alam gempa bumi dan ancaman kebocoran radiasi nuklir di Jepang.

"Selama 2011, lebih kurang ada 15.000 WNI yang telah diselamatkan dari berbagai belahan dunia," kata Marty.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com