Soal Ruyati, Wapres Tunggu Sikap Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Wakil Presiden Boediono masih menunggu sikap resmi pemerintah terkait dengan hukuman mati yang dialami Ruyati binti Satubino (54) di Arab Saudi. Khofifah menyampaikan hal itu kepada wartawan seusai bertemu dengan Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

"Pada tataran ini (persoalan Ruyati), Wapres menunggu sikap resmi pemerintah," ujar Khofifah ketika ditanyai bagaimana sikap Boediono atas hukuman mati yang dialami Ruyati dalam pertemuan di Kantor Wapres tersebut.  

Pada Sabtu (18/6/2011) pekan lalu, Ruyati dieksekusi hukuman pancung oleh Arab Saudi. Warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu dinyatakan terbukti membunuh majikannya pada 12 Januari 2010. Pemerintah Indonesia menyatakan telah mengadvokasi almarhumah sejak awal kasus dan selama persidangan. Namun, pemerintah memprotes pelaksanaan eksekusi oleh Arab Saudi karena dilakukan tanpa memberi tahu perwakilan RI di Arab Saudi.  

Menurut Khofifah, dirinya bersama sejumlah pengurus Muslimat NU lainnya menyampaikan kepada Wapres Boediono bahwa Muslimat NU memiliki 11 balai latihan kerja, yang antara lain ditempatkan di titik-titik tujuan kepulangan TKI.

"Jadi, saat pulang, para TKI bisa mendapatkan pembekalan kemampuan yang lebih bagus. Maka, seandainya kembali ke luar negeri, mereka bisa masuk pada kategori pekerja sektor formal (formal worker). Kalau masuk di informal worker, maka memang perlindungan yang diperoleh pekerja sangat minimal," ujar Khofifah.