Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIDP Tuntut Seleksi Diulang

Kompas.com - 21/06/2011, 20:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) menuntut agar seleksi pemilihan Dewan Pengawas TVRI (Dewas TVRI) diulang dari awal.

Hal itu dilakukan, karena KIDP melihat proses pemilihan Dewan Pengawas TVRI telah berlangsung tidak transparan serta minim dari partisipasi publik.

"Sampai sekarang kami tidak mengetahui sampai di mana proses seleksi Dewan Pengawas TVRI. Kami hanya mendengar, Komisi I DPR telah melaksanakan fit and proper test kepada 15 calon pada 30 Mei dan 31 Mei lalu. Tetapi sampai sekarang kami belum mendengar pengumuman resmi, siapa calon itu serta hasil fit and proper test yang dilakukan," papar Ahmad Faisol, selaku anggota KIDP, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/6/2011).

Terkait hal itu, KIDP menuntut agar calon anggota Dewan Pengawas TVRI adalah mereka yang memahami kewajiban tugasnya, memiliki komitmen kuat untuk mengembalikan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berkualitas, sehat, independen. Keterbukaan penting untuk dilakukan dalam proses pemilihan calon Dewan Pengawas TVRI, dan kesiapan internal TVRI untuk menerima dukungan publik dan negara.

Sementara itu anggota KIDP yang juga mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran, Paulus Widiyanto, menyebutkan adanya transparansi proses rekrutmen, seleksi, dan uji kepatutan, dan kelayakan, merupakan syarat minimal dihasilkannya Dewan Pengawas TVRI yang ideal.

Standarisasi bobot penyaringan para calon yang terdiri dari unsur TVRI, masyarakat, dan pemerintah harus diterapkan sama sederajat dan tidak diskriminatif. Juga standarisasi fit and proper test di lembaga legislatif, harus memenuhi kaidah-kaidah dan persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Selain menuntut pemilihan ulang Dewan Pengawas TVRI dalam upaya membersihkan dan menyehatkan LPP nasional ini, KIDP menuntut diadakannya audit total terhadap TVRI. Komisi I DPR diharapkan mendorong adanya audit independen terhadap kelembagaan TVRI, sebelum lembaga penyiaran publik nasional ini menerima anggaran negara untuk operasinya.

Sebagai informasi, pada tahun 2011 TVRI menerima anggaran hingga Rp 625 miliar. Untuk tahun depan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah menjanjikan anggaran untuk TVRI hingga Rp 1 Triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com