Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KIDP Tuntut Seleksi Diulang

Kompas.com - 21/06/2011, 20:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) menuntut agar seleksi pemilihan Dewan Pengawas TVRI (Dewas TVRI) diulang dari awal.

Hal itu dilakukan, karena KIDP melihat proses pemilihan Dewan Pengawas TVRI telah berlangsung tidak transparan serta minim dari partisipasi publik.

"Sampai sekarang kami tidak mengetahui sampai di mana proses seleksi Dewan Pengawas TVRI. Kami hanya mendengar, Komisi I DPR telah melaksanakan fit and proper test kepada 15 calon pada 30 Mei dan 31 Mei lalu. Tetapi sampai sekarang kami belum mendengar pengumuman resmi, siapa calon itu serta hasil fit and proper test yang dilakukan," papar Ahmad Faisol, selaku anggota KIDP, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (21/6/2011).

Terkait hal itu, KIDP menuntut agar calon anggota Dewan Pengawas TVRI adalah mereka yang memahami kewajiban tugasnya, memiliki komitmen kuat untuk mengembalikan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berkualitas, sehat, independen. Keterbukaan penting untuk dilakukan dalam proses pemilihan calon Dewan Pengawas TVRI, dan kesiapan internal TVRI untuk menerima dukungan publik dan negara.

Sementara itu anggota KIDP yang juga mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran, Paulus Widiyanto, menyebutkan adanya transparansi proses rekrutmen, seleksi, dan uji kepatutan, dan kelayakan, merupakan syarat minimal dihasilkannya Dewan Pengawas TVRI yang ideal.

Standarisasi bobot penyaringan para calon yang terdiri dari unsur TVRI, masyarakat, dan pemerintah harus diterapkan sama sederajat dan tidak diskriminatif. Juga standarisasi fit and proper test di lembaga legislatif, harus memenuhi kaidah-kaidah dan persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Selain menuntut pemilihan ulang Dewan Pengawas TVRI dalam upaya membersihkan dan menyehatkan LPP nasional ini, KIDP menuntut diadakannya audit total terhadap TVRI. Komisi I DPR diharapkan mendorong adanya audit independen terhadap kelembagaan TVRI, sebelum lembaga penyiaran publik nasional ini menerima anggaran negara untuk operasinya.

Sebagai informasi, pada tahun 2011 TVRI menerima anggaran hingga Rp 625 miliar. Untuk tahun depan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah menjanjikan anggaran untuk TVRI hingga Rp 1 Triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com