Jumhur: Jangan Kaitkan SBY dengan Ruyati!

Kompas.com - 21/06/2011, 18:00 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat meminta agar kasus hukuman mati tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, Ruyati binti Satubi, tidak dikaitkan-kaitkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, selama ini pemerintahan SBY selalu berupaya untuk menjamin keselamatan para buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

"Pemerintah sampai saat ini selalu mengupayakan keselamatan TKI kita di sana. Jadi jangan kaitkan SBY dengan kasus Ruyati," ujar Jumhur dalam diskusi bertajuk "Perlindungan TKI Satu Keharusan, Ruyati Kasus Terakhir" di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Jumhur menambahkan, peraturan mengenai hukuman mati di Arab Saudi sangat ketat. Apalagi, jika hukuman tersebut menyangkut tindak pidana pembunuhan. Menurut dia, jika keluarga korban pembunuhan tidak bersedia memaafkan pelaku, seorang Raja Arab pun tidak dapat melarang hukuman mati tersebut.

"Mereka hanya bisa melobi keluarga, tetapi ketika keluarga tidak mau memaafkan, ya sudah, hukuman itu terus berjalan. Dan, pengakuan adalah hukuman utama di sana (Arab Saudi), dan itu sangat berbeda dengan kita. Jadi, karena Ruyati itu mengaku dari pengadilan tingkat awal sampai akhir, itu sulitnya. Ditambah, kita juga tidak berhasil melobi keluarganya karena mereka tetap tidak ingin memaafkan Ruyati," jelasnya.

Ruyati binti Satubi (54), Sabtu (18/6/2011), dihukum mati setelah mengaku telah membunuh wanita asal Arab Saudi bernama Khairiya binti Hamid Mijlid pada 2010 lalu. Namun, hukuman mati tersebut membuat Pemerintah Indonesia kaget. Pasalnya, informasi mengenai eksekusi hukuman itu tidak diberitahukan sebelumnya kepada KBRI di Arab Saudi.

"Tentang pemberitahuan itu, kita memang kecolongan, khususnya pada informasi mengenai waktu eksekusi. Kita baru tahu diberitahu pada malam minggunya sehingga keluarga korban juga terkejut menerima kabar itu. Dan, kita juga tentunya menyayangkan dan memprotes keras keputusan itu," kata Jumhur.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

    Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

    Nasional
    Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

    Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

    Nasional
    Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

    Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

    Nasional
    Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

    Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

    Nasional
    Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

    Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

    Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

    Nasional
    Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

    Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

    Nasional
    Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

    Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

    Nasional
    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

    Nasional
    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

    Nasional
    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

    Nasional
    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

    Nasional
    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X