Ada Calon Ketua KPK yang Bernyali Besar? - Kompas.com

Ada Calon Ketua KPK yang Bernyali Besar?

Kompas.com - 19/06/2011, 19:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bernyali menuntaskan kasus-kasus besar yang merugikan uang negara dalam jumlah besar. Beberapa kasus besar itu di antaranya skandal Bank Century, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, dan rekening gendut Polri.

"Ini pekerjaan rumah (PR) besar untuk pimpinan KPK ke depan," kata Febri pada diskusi di Jakarta, Minggu (19/6/2011).

Febri mengatakan, saat ini kasus-kasus tersebut belum diselesaikan secara tuntas. Ia menambahkan, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK atau Pansel KPK harus mampu memilih pimpinan lembaga antikorupsi yang fokus menangani kasus dugaan korupsi skala besar di sektor perbankan, pertambangan, dan penegakan hukum. Hingga saat ini, ICW belum melihat visi Pansel KPK dalam melakukan seleksi pimpinan KPK.

Menurut Febri, Pansel harus menetapkan visi dengan mempertimbangkan evaluasi KPK saat ini. Lembaga antikorupsi yang dipimpin Busyro Muqoddas ini dikritik masih menangani kasus dugaan korupsi skala menengah ke bawah. Komitmen para bakal calon pimpinan KPK dalam menuntakan kasus dugaan korupsi skala besar akan terlihat dalam proses pembuatan makalah.

"Sebaiknya Pansel tak memilih bakal calon pimpinan yang tak mempunyai konsep jelas atau hanya menjelaskan pemberantasan korupsi secara general saja," kata Febri.

Di samping itu, Febri juga mengingatkan agar Pansel KPK dapat menghasilkan calon-calon pimpinan yang berintegritas. Integritas ini, di antaranya, dapat dilihat melalui rekam jejak bakal calon, dan nilai kekayaannya.

"Pansel KPK jangan meloloskan calon yang memiliki kekayaan tak wajar. Pansel dapat menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan juga investigasi. Pansel harus bekerja sama dan meminta keterangan dari KPK, Dirjen Pajak, dan PPATK," kata Febri.

Para calon pimpinan KPK juga tidak boleh memilih calon yang pernah tersangkut kasus korupsi di masa lalu. Jika demikian, calon pimpinan tersebut akan tersandera dengan masa lalunya. Tak menutup kemungkinan calon pimpinan tersebut juga akan menyandera KPK.

Isu lain tak kalah pentingnya, para calon pimpinan KPK juga harus mampu merealisasikan upaya pemiskinan koruptor. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkombinasikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Penahanan dan penangkapan koruptor tak memberikan efek jera. Masa hukuman di LP bisa dikurangi melalui remisi atau bentuk lainnya," katanya.

Sebelumnya. Sekretaris Pansel KPK, Ahmad Ubbe, Kamis (16/6/2011) mengatakan, sudah 93 orang mendaftar. Komposisi pendaftaran adalah 27 persen dari kalangan advokat, 27 persen kalangan swasta, serta 25 persen pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan. Sementara itu, dari kalangan akademisi 16 persen dan kalangan TNI-Polri sebesar 5 persen.

Adapun dari para pendaftar tersebut belum tercatat nama-nama pimpinan KPK saat ini ataupun mantan pimpinan KPK yang lalu. Hal itu termasuk juga dengan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Hingga kini, namanya belum muncul dalam bakal calon pimpinan KPK periode 2011-2015.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorLatief

    Terkini Lainnya

    Ditinggal Demo, Siswa SMA-SMK di Mimika Curhat Nasib Guru Mereka

    Ditinggal Demo, Siswa SMA-SMK di Mimika Curhat Nasib Guru Mereka

    Regional
    Dana Desa Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Kota Bani

    Dana Desa Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Kota Bani

    Nasional
    Kasus Bupati Labuhanbatu, KPK Panggil Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat

    Kasus Bupati Labuhanbatu, KPK Panggil Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat

    Nasional
    Hoaks Dinilai 'Extra-Ordinary Crime', Harus Ditangani Secara Luar Biasa

    Hoaks Dinilai "Extra-Ordinary Crime", Harus Ditangani Secara Luar Biasa

    Regional
    Polisi Rekonstruksi Kasus Peluru 'Nyasar' di DPR RI Hari Ini

    Polisi Rekonstruksi Kasus Peluru "Nyasar" di DPR RI Hari Ini

    Megapolitan
    Sumbang Korban Bencana Sulteng, Bupati Karawang Lelang Koleksi Pribadi

    Sumbang Korban Bencana Sulteng, Bupati Karawang Lelang Koleksi Pribadi

    Regional
    Trump Punya Waktu Bermain Golf, Tapi Tidak untuk Temui Pasukan AS

    Trump Punya Waktu Bermain Golf, Tapi Tidak untuk Temui Pasukan AS

    Internasional
    20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Azhar Hangus Terbakar, Diduga Karena Arus Pendek

    20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Azhar Hangus Terbakar, Diduga Karena Arus Pendek

    Regional
    Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

    Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

    Nasional
    20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Alzhar Hangus Terbakar Dalam Hitungan Menit

    20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Alzhar Hangus Terbakar Dalam Hitungan Menit

    Regional
    Lebih Muda dari Mahathir hingga Kisah Qira’atul Rasyidah, 4 Fakta Kunjungan Ma'ruf Amin di Lamongan

    Lebih Muda dari Mahathir hingga Kisah Qira’atul Rasyidah, 4 Fakta Kunjungan Ma'ruf Amin di Lamongan

    Regional
    Keinginan Warga Kompleks Akabri Bongkar Makam Orangtua di TMP Kalibata karena Terancam Diusir

    Keinginan Warga Kompleks Akabri Bongkar Makam Orangtua di TMP Kalibata karena Terancam Diusir

    Megapolitan
    Gubernur NTT: Kalau Ada yang Memuji Saya, maka Saya Akan Hati-hati...

    Gubernur NTT: Kalau Ada yang Memuji Saya, maka Saya Akan Hati-hati...

    Regional
    Bekas Bencana Likuefaksi Jadi Ajang “Reuni” Warga Korban Gempa Sulteng

    Bekas Bencana Likuefaksi Jadi Ajang “Reuni” Warga Korban Gempa Sulteng

    Regional
    Kronologi Vlog 'Idiot' yang Mengantar Ahmad Dhani Menjadi Tersangka

    Kronologi Vlog "Idiot" yang Mengantar Ahmad Dhani Menjadi Tersangka

    Regional
    Close Ads X