DPR Tunda Bangun Gedung, Presiden Diharap Tunda Beli Pesawat

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, rencana pembelian pesawat kepresidenan yang saat ini sudah masuk dalam usulan pembelian di DPR, sebaiknya ditunda. Walaupun down payment pembelian pesawat tersebut telah disiapkan sebesar Rp 200 miliar dalam APBN 2011, menurut Bambang, pembelian tersebut bukanlah kebutuhan mendesak, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang masih banyak memprihatinkan.

"Saya melihat belum ada urgensinya sama sekali merealisasikan pengadaan pesawat kepresidenan sekarang ini. Kalau DPR menunda pembangunan gedung baru, Presiden pun sebaiknya menunda pembelian pesawat kepresidenan itu, biar equal," ujar Bambang kepada kompas.com, di Jakarta, Selasa (14/6/2011).

Ia menilai, keputusan pembelian tersebut tidak akan membuat anggaran perjalanan Presiden menjadi lebih efisien. Sebaliknya, menurut Bambang, anggaran perjalanan tersebut justru dapat membengkak, karena kehadiran pesawat itu otomatis akan menimbulkan konsekuensi pembiayaan yang tidak kecil.

"Kalau dengan carter pesawat menghabiskan anggaran sampai Rp 900 miliar per tahun, anggaran sebesar ini tidak otomatis bisa menurun hanya dengan membeli pesawat seharga Rp 500 miliar lebih. Pasti tetap saja ada konsekuensi biaya regular yang besar, seperti kantor Presiden harus membentuk unit keja baru untuk mengelola dan merawat pesawat itu, dibutuhkan juga hanggar dengan segala tetek bengek-nya, harus ada pilot dan kru khusus untuk pesawat itu. Dan setiap kali bepergian, kantor Kepresidenan pun harus beli avtur," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Bambang, saat ini yang terpenting adalah mencari cara untuk menekan biaya perjalanan Presiden. Salah satunya yakni kebiasaan membawa rombongan besar dalam kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang tidak perlu diteruskan lagi.

"Sehingga negara tidak perlu merogoh kocek Rp 900 miliar per tahun hanya untuk membiayai perjalanan Presiden. Dan bukankah Presiden sendiri yang mengatakan agar lembaga negara melakukan langkah efisien dengan mengenyampingkan kebutuhan yang tidak mendesak dan yang tidak menjadi prioritas," tukasnya.

Sebelumnya, pekan lalu, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, mengatakan pembelian pesawat Boeing seri 737-800 NG sebagai pesawat kepresidenan akan segera dilakukan. Menurutnya, setelah bernegosiasi dengan Boeing, pesawat tersebut mendapatkan potongan harga dari harga awal 67 juta dollar AS menjadi 58 juta dollar AS atau sekitar Rp 494 miliar.

Dia mengatakan, saat ini dalam APBN juga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 200 miliar sebagai uang muka untuk pembelian pesawat yang rencananya akan dioperasikan pada 2013 mendatang.