Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Demokrat Setengah Hati Dukung KPK

Kompas.com - 11/06/2011, 16:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengungkapkan, Partai Demokrat hanya setengah hati mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memeriksa mantan bendahara umumnya, M Nazaruddin.

KPK menjadwalkan untuk memeriksa Nazaruddin terkait penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional 2007 (Kementerian Pendidikan Nasional) pada Jumat (10/6/2011). Namun, Nazaruddin tak memenuhi panggilan.

Nazaruddin dikabarkan tengah berada di Singapura untuk berobat. "Mengapa dulu (Nazaruddin) diberi izin berobat ke luar negeri?" kata Emerson seusai menjadi pembicara dalam diskusi polemik bertajuk "Koruptor Ngeloyor Negara Tekor" di Jakarta, Sabtu (11/6/2011).

Menurut Emerson, Nazaruddin hanya mencari-cari alasan untuk ke luar negeri dengan mengklaim bahwa dirinya butuh mengobati penyakit jantung yang dideritanya di Singapura. "Padahal di Indonesia rumah sakit juga banyak," kata Emerson.

Seharusnya, lanjut Emerson, Partai Demokrat dapat memberi kepastian mengenai kapan Nazaruddin akan kembali ke Indonesia. "Jangan setelah sembuh. Karena dia (Nazaruddin) bisa saja bilang kalau sudah sembuh, bilang sakit yang lain. Sakit bisa dibuat-buat, harusnya antisipasi," katanya.

Kemarin, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati menyampaikan, Partai Demokrat tidak dapat memaksa Nazaruddin untuk menghadiri panggilan pemeriksaan KPK.

Menurut Nurpati, kembalinya Nazar ke Tanah Air merupakan urusan pribadi Nazaruddin, bukan urusan Partai Demokrat. Partai hanya dapat mendorong melalui komunikasi dengan Nazaruddin. Hingga kini, Partai Demokrat belum mengetahui alasan Nazaruddin mangkir dari panggilan pertama KPK itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com