Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Siapkan Pengacara Nazaruddin

Kompas.com - 08/06/2011, 16:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat akan menyiapkan tim pengacara untuk mendampingi politikusnya, M Nazaruddin, dalam menghadapi proses hukum ke depan. Pekan ini, Nazaruddin akan menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini disampaikan  Ketua DPP Demokrat Bidang Komunikasi dan Informasi Ruhut Sitompul di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (8/6/2011).

"Partai kami tidak akan melindungi kader. Akan tetapi, kami akan menyiapkan tim pengacara. Kita pakai independen. Banyak yang sudah menghubungi, beberapa pengacara siap," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk memanggil mantan bendahara umum Demokrat ini bersama istrinya untuk dimintai keterangan. Nazaruddin akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional. Sementara istrinya, Neneng Sri Wahyuni, akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Ruhut mengatakan, tim pengacara akan disiapkan apabila Nazaruddin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penyiapan tim pengacara merupakan langkah partai untuk menjamin keadilan hukum bagi para kadernya yang mengalami masalah hukum. Ruhut bespekulasi keterkaitan Nazaruddin dalam kasus ini dilirik KPK karena memang dugaan keterlibatan Nazaruddin terkait kasus suap Sesmenpora dalam pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, tidak terbukti.

"(Dalam kasus) Sesmenpora sebenarnya dia tidak ada, enggak ketemu di Sesmenpora, kemudian dicari yang lain. Akan tetapi, saya lihat kalau ada fakta hukum, KPK pasti ada tindakan. Kita percayakan saja kepada KPK," kata Ruhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

    Kata Sandiaga soal Kemungkinan Maju di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Cegah Kader 'Mencurikan Diri' ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

    PDI-P Cegah Kader "Mencurikan Diri" ke Partai Lain Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

    Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024

    Nasional
    Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

    Demokrat Tak Masalah PBB Usul Yusril Jadi Menko Polhukam Kabinet Prabowo

    Nasional
    Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

    Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

    Nasional
    Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

    Kongres VI PDI-P Mundur ke 2025

    Nasional
    Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

    Hari Ini, Megawati Akan Buka Rakernas PDI-P Pukul 2 Siang

    Nasional
    Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

    Anggota TNI Bunuh Diri karena Terlilit Utang, Menkominfo: Indonesia Darurat Judi “Online”

    Nasional
    PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

    PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi

    Nasional
    Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

    Tak Ada Jokowi, PDI-P Undang 'Menteri Sahabat' di Pembukaan Rakernas

    Nasional
    Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi 'Online'

    Pemerintah Ancam Tutup Telegram karena Tak Kooperatif Berantas Judi "Online"

    Nasional
    MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk 'Skincare'

    MKD DPR Buka Opsi Panggil Anak SYL, Indira Chunda Thita yang Pakai Duit Korupsi Ayahnya untuk "Skincare"

    Nasional
    16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

    16 Kloter Jemaah Haji Indonesia Gelombang 2 Tiba di Jeddah

    Nasional
    Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

    Soal Pilkada Jakarta, Demokrat Buka Pintu untuk Sudirman Said, Tutup Rapat untuk Anies

    Nasional
    Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi 'Online'

    Pemerintah Ancam Denda Platform Digital Rp 500 Juta untuk Tiap Konten Judi "Online"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com