KY Telusuri Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Kompas.com - 03/06/2011, 15:50 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Yudisial  akan menelusuri dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim Syarifuddin, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait penanganan perkara PT SCI. Juru Bicara KY, Asep Rahmat Fajar, menyampaikan, jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik hakim, KY akan merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi. Hukuman atau sanksi tersebut, katanya, dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.

"Posisinya KY (Komisi Yudisial) walaupun proses KPK (Komisi Pemberantasan Komisi) jalan, KY akan tetap menelusuri pelanggaran perilaku hakim. Tetap ada proses penelusuran oleh KY," kata Asep saat dihubungi, Jumat (3/6/2011).

Namun, lanjut Asep, jika Syarifuddin tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik hakim, KY akan melakukan rehabilitasi terhadapnya. "Kalau tidak terbukti, kita akan rehabilitasi," tuturnya.

Terkait kemungkinan penelusuran pelanggaran kode etik terhadap hakim lainnya yang menangani perkara yang sama dengan Syarifuddin, Asep mengatakan bahwa pihaknya belum berencana untuk melakukan hal tersebut. KY akan berfokus pada hakim Syarifuddin terlebih dahulu. "Nanti lihat hasilnya dulu. Apakah memang ada pelanggaran perilaku. Kalau ada, kita lanjutkan apakah ada hakim lain yang juga melakukan pelanggaran perilaku," ujarnya.

Asep juga mengatakan, KY kini tengah menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim yang menangani perkara korupsi Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin Najamudin. Hakim Syarifuddin merupakan salah satu hakim yang menangani perkara tersebut. "KY sampai saat ini masih dalam proses meneliti hasil putusan Agusrin juga ditambah analisis dokumen terkait," kata Asep.

Hasil penelitian KY itu, lanjut Asep, akan berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA). Pemantauan KY terhadap persidangan kasus Agusrin berdasarkan laporan dari masyarakat. Menurut Asep, pihaknya menerima pengaduan masyarakat yang meminta KY memantau proses persidangan yang berujung pada vonis bebas Agusrin.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mantan Jubir Gus Dur Wimar Witoelar Meninggal Dunia

    Mantan Jubir Gus Dur Wimar Witoelar Meninggal Dunia

    Nasional
    Vaksinasi Gotong Royong Dorong Kekebalan dan Produktivitas Pekerja Indonesia

    Vaksinasi Gotong Royong Dorong Kekebalan dan Produktivitas Pekerja Indonesia

    BrandzView
    Hargai Proses di MKD, Golkar: Kita Doakan Azis Syamsuddin Melewati dengan Baik

    Hargai Proses di MKD, Golkar: Kita Doakan Azis Syamsuddin Melewati dengan Baik

    Nasional
    Akankah KPK Tinggal Pusara?

    Akankah KPK Tinggal Pusara?

    Nasional
    Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

    Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

    Nasional
    Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

    Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

    Nasional
    Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

    Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

    Nasional
    Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

    Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

    Nasional
    Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

    Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

    Nasional
    Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

    Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

    Nasional
    Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

    Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

    Nasional
    Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

    Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

    Nasional
    Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

    Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

    Nasional
    Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

    Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

    Nasional
    Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

    Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X