Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis: Tak Susah Lacak Nunun

Kompas.com - 01/06/2011, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengaku tak tahu-menahu soal kabar penangkapan Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom tahun 2004. Namun, menurut Patrialis, sebenarnya mudah untuk mengetahui keberadaan Nunun jika memang disebut berada di Thailand.

"Untuk mendeteksi kapan masuk atau keluar tak sulit, kita ada hubungan kerja sama. Luar negeri yang punya kewenangan, dubes (duta besar). Komandannya dubes," kata Patrialis di Gedung MPR, Jakarta, Rabu (1/6/2011).

Patrialis sendiri mengaku belum memperoleh informasi terkini tentang keberadaan istri anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun dari Fraksi PKS ini, setelah pihak Imigrasi mencabut izin paspor Nunun. Patrialis berjanji akan segera mencari kabar terbaru dari Nunun. Politisi PAN ini menawarkan bantuan dari kementeriannya jika memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui keberadaan Nunun. Kementerian bisa melakukan proses ekstradisi terhadap Nunun melalui Mutual Legal Assistance (MLA).

"Kalau memang sudah ketahuan, misalnya di Thailand, sebetulnya KPK bisa minta bantuan Menhuk dan HAM untuk ekstradisi melalui MLA. Karena paspor sudah dicabut maka negara yang bersangkutan bisa mendeportasi," tandasnya.

KPK sendiri telah mengirimkan tim ke Thailand dalam upaya memulangkan Nunun ke Tanah Air. Tim tersebut akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan Thailand melalui Kedutaan Besar RI.

"Kami membawa surat permintaan resmi kepada kejaksaan setempat melalui Kedutaan Besar RI untuk menghadirkan Ibu Nunun di sana. Juga ada pemberitahuan kepada pihak keamanan di Thailand bahwa paspor (Nunun) sudah dicabut," papar Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (31/5/2011) di Jakarta.

Menurut Johan, tim yang terdiri dari empat orang itu sejak beberapa hari lalu sudah berada di Thailand. "Sampai hari ini memang tim kami masih koordinasi dengan otoritas di Thailand," kata Johan.

KPK mengirim tim ke Thailand karena memperoleh informasi bahwa Nunun tengah berada di sana. Selain di Thailand, Nunun juga diinformasikan berada di Singapura. "KPK punya hubungan cukup dekat dengan Thailand, Singapura, dan Hongkong. Jaringan itulah yang kami gunakan untuk koordinasi," ungkap Johan

Oleh karena itu, menurut Johan, KPK juga akan menyebar tim ke negara-negara lain, terutama Singapura. "Baru ke Thailand sekarang. Ke depan akan disebar ke negara lain, terutama Singapura," ucap Johan.

Suami Nunun, Adang Daradjatun, beberapa hari lalu, mengatakan bahwa istrinya berada di Singapura dan masih dalam kondisi sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

    Nasional
    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

    Nasional
    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

    Nasional
    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

    Nasional
    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

    Nasional
    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com