Nazaruddin Belum Mau Pulang

Kompas.com - 30/05/2011, 15:39 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, rekannya sesama politisi Demokrat, M Nazaruddin, masih berada di Singapura. Dalam perbincangan Sutan yang dilakukan pada Minggu (29/5/2011) malam, Nazaruddin menyatakan masih akan berada di Singapura dan belum berencana pulang ke Tanah Air.

"Sebagai seorang teman, ketika ada masalah kan (dia) menjadi sorotan publik. Kita harus menemani, berbicara, berdialog supaya tidak kesepian. Itu saya lakukan dan sampai tadi malam saya masih berdialog dengan beliau, kirim BBM (BlackBerry Messenger). Yang saya tanyakan kesehatannya, posisi di mana. Beliau katakan, Bang, saya di rumah sakit. Kapan kembali? (Katanya) tunggu sembuh dulu," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Anggota Komisi VII DPR ini mengaku berkomunikasi dengan Nazaruddin hingga pukul 22.00 WIB. Dalam pembicaraan itu pula, Bhatoegana mengaku Nazaruddin tidak mau menyebutkan rumah sakit tempatnya berobat di Singapura. Nazaruddin hanya mengatakan akan memberitahunya di lain waktu.

Bhatoegana menolak Nazaruddin disebut kabur. Sebab, menurutnya, Nazaruddin pernah mengatakan kepadanya bahwa dia memang berniat untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan-dugaan yang menjeratnya belakangan ini. Pernyataan ini disampaikan Nazaruddin sebelum pergi ke Singapura. Namun, Bhatoegana membantah tahu soal kepergian Nazaruddin.

"Sebelum pergi, dia katakan kepada saya, 'Saya sebenarnya ingin ke KPK untuk klarifikasi'. 'Oh, bagus', saya bilang. Tapi malamnya berangkat, saya tidak tahu," tandasnya.

Meski Nazaruddin belum ingin kembali, Bhatoegana mengatakan, partai berharap dirinya segera pulang ke Tanah Air untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan rumor yang muncul pascakeberangkatannya ke negara tersebut. Pasalnya, rumor-rumor yang muncul tidak menguntungkan dirinya sendiri dan juga Partai Demokrat. Bhatoegana berharap Nazaruddin pulang sebelum KPK memanggilnya.

Seperti diberitakan, Nazaruddin terjerat sejumlah kasus. Namanya pertama kali disebut-sebut dalam dugaan pelecehan seksual terhadap seorang sales promotion girl. Namanya kembali muncul dalam perkara dugaan suap Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam. Yang paling anyar, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkap soal pemberian dana sebesar 120.000 dollar Singapura dari Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal MK Djanedri Gaffar. Dewan Kohormatan Partai Demokrat kemudian mencopot Nazaruddin dari posisinya sebagai bendahara umum partai.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

    Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

    Nasional
    Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

    Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

    Nasional
    Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

    Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

    Nasional
    Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

    Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

    Nasional
    Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

    Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

    Nasional
    Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

    Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

    Nasional
    Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

    Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

    Nasional
    AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

    AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

    Nasional
    Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

    Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

    Nasional
    Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

    Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

    Nasional
    Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

    Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

    Nasional
    Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

    Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

    Nasional
    Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

    Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

    Nasional
    Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

    Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

    Nasional
    Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

    Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X