Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Gusar soal SMS, Priyo Tak Heran

Kompas.com - 30/05/2011, 14:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, dia tak heran melihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gusar akibat beredarnya SMS gelap yang antara lain menuduh Partai Demokrat memiliki rekening senilai puluhan triliun.

Kegusaran ini ditunjukkan ketika Presiden Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, berbicara kepada pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (30/5/2011).

"Saya betul-betul memahami mengapa beliau merasa gusar. Saya memang melihat bahwa saat ini banyak bertebaran isu, fakta, dan dugaan, yang bercampur tidak karu-karuan," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin. Hal ini, sambungnya, bisa berpotensi terhadap merenggangnya hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Priyo pun ditanya soal pendapat mengenai pernyataan Presiden yang disampaikan khusus kepada media menjelang keberangkatannya mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut dia, masyarakat dan pemerintah dapat saling curiga dan berprasangka buruk. Hal ini tentunya tidak baik bagi proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, Presiden terlalu berlebihan dalam menanggapi pesan singkat yang berisi ancaman balas dendam tersebut. Menurutnya, Presiden tak perlu menyatakan langsung pendapatnya kepada publik terkait pesan singkat atau SMS tersebut.

"SBY memang kepala negara. Presiden memang perlu mendengarkan banyak hal, suara-suara di sosial media, di Twitter dan sebagainya. Akan tetapi, lebih arif jika hal seperti ini tidak langsung disampaikan oleh Presiden karena, apa pun, Presiden ini kan merupakan simbol bagi kita semua. Kalau beliau sudah menyampaikan secara langsung, ini kan terlihat ada kegusaran yang mungkin agak berlebihan," kata Pram.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada akhir pekan lalu, sebuah SMS yang disebut-sebut dikirimkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin beredar secara berantai hingga kemudian juga tersebar melalui BlackBerry Messenger dan situs jejaring sosial Twitter. Dalam pesan yang disebut dikirim dari sebuah nomor di Singapura itu dikatakan, Nazaruddin kecewa dan mengancam akan membongkar sejumlah kasus yang disebut melibatkan Partai Demokrat. SMS juga menyinggung pribadi Presiden.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan, pesan singkat atau SMS ancaman Nazaruddin dari Singapura palsu dan bertujuan untuk melakukan pembunuhan karakter. "Itu semua fitnah dan pembunuhan karakter," kata Andi Nurpati seusai rapat tertutup pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (28/5/2011) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com