Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Tidak Ksatria, Pengecut

Kompas.com - 30/05/2011, 11:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pihak-pihak yang menyebarkan SMS pada akhir pekan lalu, yang menyinggung dia dan Partai Demokrat sebagai orang yang pengecut, tidak ksatria, dan tidak bertanggung jawab. Perilaku seperti itu, kata Presiden, adalah perilaku yang menghancurkan bangsa Indonesia.

"Fitnah yang sungguh luar biasa menghina dan melecehkan pribadi saya. Dengan bahasa terang-benderang, saya katakan mereka itu tidak ksatria, pengecut, tidak bertanggung jawab karena tidak menampakkan dirinya. Kepada mereka-mereka itu, saya sampaikan jangan biasakan menyebar racun fitnah. Mari secara ksatria kita berhadapan demi hukum, demi keadilan," ungkap Presiden dalam keterangan pers sebelum melakukan kunjungan kerja ke Pontianak di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Seperti diberitakan, akhir pekan kemarin, sebuah SMS yang disebut-sebut dikirim oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Singapura beredar secara berantai. Pesan itu juga tersebar melalui jejaring BlackBerry Messanger dan situs jejaring sosial Twitter. Dalam pesan yang disebut dikirim dari sebuah nomor di Singapura itu dikatakan, Nazaruddin kecewa dan mengancam akan membongkar sejumlah kasus yang disebut melibatkan Partai Demokrat. SMS itu juga menyinggung pribadi Presiden Yudhoyono.

"Fitnah itu seribu persen tidak mengandung kebenaran. Katanya ada megaskandal Century. Itu lagi, itu lagi. Disebutkan ada tindakan saya yang tidak terpuji. Ada lagi dikatakan Partai Demokrat mempunyai tabungan Rp 47 triliun. Dan, bagi orang itu (yang menyebarkan SMS) Partai Demokrat yang harus menjelaskan. Siapa yang menuduh, siapa yang menjelaskan? Dan, lebih banyak lagi. Naudzubillahimindzalik," ucapnya.

Presiden mengungkapkan, selama enam tahun memimpin negeri ini, ia telah menerima ratusan fitnah. Menghadapi kabar tak benar itu, ia mengaku memilih diam dan terus bekerja. "Namun, satu dua kali manakala fitnah itu sungguh sangat keterlaluan, demi nama baik, demi kebenaran dan keadilan, dan merupakan hak saya, saya perlu menyampaikan penjelasan kepada rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Presiden menyatakan, pernyataannya ini bisa jadi mewakili semua orang di negeri ini yang pernah menerima fitnah, tetapi tidak memiliki ruang untuk menyampaikan luka dan sakit hatinya. Ia menyerukan kepada orang-orang yang suka menyebarkan fitnah untuk menghentikan perilaku yang disebutnya tidak terpuji itu.

"Saya tidak menerima cara-cara seperti itu terus terjadi di negeri ini. Saya menyeru jangan diteruskan cara-cara seperti ini. Sekaligus, saya menyeru kepada mereka yang kena fitnah agar dapat menggunakan hak-haknya yang dijamin secara hukum," ujarnya. 

Kepala negara menambahkan, "Saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan negeri dan Tanah Air ini jadi lautan fitnah, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, yang terjadi adalah sebaliknya. Mari kita jadi bangsa yang benar-benar beradab. Justru sekarang ini adalah saatnya kita menyatukan langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com