Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Saya Dukung Sahabat Saya, Mahfud

Kompas.com - 30/05/2011, 14:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan mendukung sikap Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang melaporkan salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati ke polisi terkait dugaan pemalsuan surat putusan MK atas gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan.

"Apa yang sahabat saya Pak Mahfud katakan itu, kita semua sepakat. Jelas tegas, kita negara hukum. Saya dukung apa yang Bapak Mahfud, sahabat saya, laporkan. Saya bicara hati. Saya mendukung mengenai Andi Nurpati. Kalau soal itu memang tepat. Saya berjanji akan membantu Bapak. Ruhut berani, Mahfud juga berani. Jadi, saya akan mengatakan, kaitan dengan korupsi enggak usah khawatir. Kami akan seratus persen di belakang Pak Mahfud. Terima kasih sahabat saya Pak Mahfud," ujar Ruhut dalam pertemuan antara Komisi III dan jajaran MK di Gedung MK, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Ucapan Ruhut disambut tawa kecil oleh sejumlah peserta pertemuan. Mafhum diketahui, belum lama ini banyak diberitakan media mengenai perseteruan antara Ruhut dan Mahfud terkait kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin. Dalam kesempatan itu, Ruhut menyatakan, ia memang tidak sependapat dengan Mahfud terkait laporan Mahfud kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Nazaruddin. Menurut dia, terkait perkara hukum seharusnya Mahfud melaporkan kepada kepolisian atau aparat penegak hukum, bukan kepada Presiden Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Bapak menahan diri, saya menahan diri. Biar clear. Begini Pak Mahfud, Bapak ini Ketua MK, lembaga independen. Saya mohon, saya bangga lihat Bapak, jadilah seorang negarawan. Saya tadi masih melihat di sebuah media tentang kita. Saya tidak ada maksud menggurui Bapak. Mestinya, Janed (Janedry Gaffar) yang dikasih uang itu, dia yang harusnya aktif melaporkan itu ke aparat penegak hukum. Tapi, saya mengerti karena bapak pimpinan MK sehingga melaporkan itu. Tapi, saya tetap dukung Bapak untuk melaporkan kasus sahabat saya itu (Andi Nurpati)," imbuh Ruhut.

Menanggapi pernyataan Ruhut, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, dirinya tidak pernah lagi memberikan komentar mengenai Ruhut di media massa. Ia mengklarifikasi, beberapa pemberitaan yang muncul belakangan ini adalah berita ulangan.

"Kalau Bapak (Ruhut) masih melihat tentang pernyataan-pernyataan saya, itu pasti rekaman lama, Pak. Ada juga yang masih disetel-setel terus waktu Pak Ruhut marah-marah. Jadi, sebenarnya tidak ada apa-apa. Kita biarkan saja itu bagian dari demokrasi di media kita. Soal Andi Nurpati, itu bukan baru saya laporkan, memang itu sudah saya laporkan sejak tahun Februari 2010 ke polisi. Kalau soal Nazaruddin, saya hanya melaporkan fakta kepada Pak SBY, tapi tidak ada tindak pidana. Jadi tidak dilaporkan ke kepolisian. Saya tidak menyembunyikan itu. Kemudian, Pak SBY minta saya jelaskan ke publik, ya sudah saya jelaskan," jelas Mahfud.

Seperti diberitakan, Ruhut dan Mahfud sempat berjibaku pernyataan di media dalam kasus Nazaruddin. Ruhut menuding Mahfud sengaja membuka mengenai Nazaruddin karena memiliki agenda pada tahun 2014 terkait pemilihan presiden. Sementara Mahfud menyambut tudingan itu dengan menyebut Ruhut sebagai seorang pelawak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com