Pramono: Kegusaran SBY Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlalu berlebihan dalam menanggapi pesan singkat berisi ancaman balas dendam yang disebut-sebut dikirimkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin. Menurutnya, Presiden tak perlu menyatakan langsung pendapatnya kepada publik terkait pesan singkat atau SMS tersebut.

"SBY memang kepala negara. Presiden memang perlu mendengarkan banyak hal, suara-suara di sosial media, baik itu di Twitter dan sebagainya. Tapi, lebih arif jika hal seperti ini tidak langsung disampaikan oleh Presiden. Karena apa pun, Presiden ini kan merupakan simbol bagi kita semua. Kalau beliau sudah menyampaikan secara langsung, ini kan terlihat ada kegusaran yang mungkin agak berlebihan," ungkapnya di Gedung DPR, Senin (30/5/2011). Pramono ditanya pendapatnya mengenai pernyataan Presiden yang disampaikan khusus kepada media menjelang keberangkatannya mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada akhir pekan lalu, sebuah SMS yang disebut-sebut dikirimkan oleh Nazaruddin beredar secara berantai hingga kemudian juga tersebar melalui BlackBerry Messenger dan situs jejaring sosial Twitter. Dalam pesan yang disebut dikirim dari sebuah nomor di Singapura itu dikatakan, Nazaruddin kecewa dan mengancam akan membongkar sejumlah kasus yang disebut melibatkan Partai Demokrat. SMS juga menyinggung pribadi Presiden SBY.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan, pesan singkat atau SMS Ancaman Nazaruddin dari Singapura palsu dan bertujuan untuk melakukan pembunuhan karakter. "Itu semua fitnah dan pembunuhan karakter," kata Andi Nurpati seusai rapat tertutup pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (28/5/2011) malam.

Respons masyarakat atas SMS tersebut ramai. Pramono menilai, respons-respons masyarakat terhadap kejadian ini seharusnya memperkaya Presiden dan partai penguasa untuk menindaklanjuti keruwetan selama ini. Presiden, lanjutnya, memiliki kewenangan untuk memerintahkan aparatnya menelusuri pengirim pesan singkat tersebut. Apalagi, Singapura adalah negara dengan administrasi yang tertata rapi.

"Kalau misalnya toh ditidaklanjuti yang menyangkut SMS dari Singapura, itu kan dilakukan oleh seseorang. Itu kan nomor bagus, itu pasti teregistrasi, gampang diketahui. Jadi tak perlu SBY lakukan (peringatan) itu. Cukup saja suruh Direktur Badan Intelijen Strategis untuk mencari. Kan gampang ketemu," tandasnya.