Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Nazaruddin Pulang dengan Sukarela

Kompas.com - 29/05/2011, 09:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berharap dan meminta kadernya, mantan Bendahara Umum, M Nazaruddin, untuk pulang ke Tanah Air dengan sukarela, setelah diinformasikan terbang ke Singapura pada 23 Mei lalu. Hal itu disampaikan SBY saat melakukan pertemuan dengan 20 pengurus DPP Demokrat di kediamannya, Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/5/2011) malam.

"Dalam pertemuan tadi malam, terkait kepergian Nazaruddin ke Singapura, Pak SBY meminta pengurus Demokrat untuk mengambil langkah proaktif dalam mewujudkan Nazaruddin kembali ke Indonesia secara sukarela. Pak SBY mengharapkan yang bersangkutan pulang secara sukarela," kata Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga kepada Kompas.com, Minggu (29/5/2011).

Akan tetapi, kata Kastorius, pihaknya belum mengetahui informasi terbaru, apakah saat ini Nazaruddin sudah berada di Tanah Air atau masih di Singapura. Kendati demikian, lanjutnya, SBY meminta para pengurus DPP Demokrat untuk menindaklanjuti informasi kepergiannya. Bahkan, bila perlu menjemput Nazaruddin bila memang masih berada di Singapura.

"Karena Pak SBY melihat kepergian Nazar sudah menimbulkan spekulasi yang tidak perlu dan tidak baik," ujarnya.

Pertemuan yang berlangsung selama lebih kurang 1,5 jam tersebut juga mendiskusikan mengenai rencana pemanggilan KPK terhadap Nazaruddin. Jika sampai jadwal pemanggilan yang bersangkutan tidak kembali ke Indonesia, Nazaruddin dinilai tidak memiliki niat baik dalam menegakkan hukum.

"Kalau tidak sukarela balik ke Indonesia, akan ditempuh jalur-jalur sesuai hukum, seperti pemulangan paksa. Silakan melakukan langkah-langkah hukum," kata Kastorius.

Pada Sabtu (28/5/2011) kemarin, beredar pesan singkat gelap yang mengatasnamakan Nazaruddin. Dalam pesan singkat tersebut disebutkan bahwa ia akan melakukan balas dendam dari Singapura. Pesan itu dikirimkan dari nomor telepon dengan kode wilayah Singapura, yaitu +6584393xxx. DPP Partai Demokrat pun menggelar rapat mendadak di kantor DPP pada malam tadi dan secara mendadak dipanggil SBY untuk melakukan pertemuan di Cikeas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com