Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koruptor Kabur, Bukti KPK Takut

Kompas.com - 28/05/2011, 12:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Permadi, menilai kinerja pemerintah saat ini masih jauh dari harapan untuk memberantas koruptor-koruptor di Indonesia. Semua aparat penegak hukum dianggapnya takut membongkar kasus-kasus besar.

Hal itu disampaikan Permadi dalam Diskusi Polemik bertajuk "Bola Panas Nazaruddin" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/5/2011). Permadi menilai, kaburnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Singapura sebagai sebuah kelalaian para penegak hukum.

"Jadi, tidak ada yang dapat diharapkan dari KPK, Badan Kehormatan DPR, atau pengadilan. Saya ini juga, kan, mantan Wakil Ketua BK DPR pada partai penguasa. Semua ketakutan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Lihat saja kasus-kasus besar sebelumnya, misalnya BLBI, Century, dan lain-lain. Itu sampai sekarang mana ada kelanjutannya?" katanya.

Dalam acara yang sama, Koordinator Forum Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan, kepergian Nazaruddin merupakan kelalaian KPK serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebastian menilai, sebelum kasus kepergian Nazaruddin, banyak koruptor yang terjerat hukum akhirnya juga melarikan diri ke luar negeri.

"Kaburnya koruptor ke Singapura itu bukan hal baru karena hal itu kan sudah berkali-kali dilakukan dan modusnya juga sama. Makanya, di sini Menkumham dan KPK perlu juga dipertanyakan," ujar Sebastian.

Selain pergi ke Singapura, lanjut Sebastian, modus lain yang sering juga dilakukan koruptor untuk menghindar dari proses hukum adalah sakit dan lupa ingatan. Karena itu, ia menilai, kemampuan aparat hukum untuk mencegah kaburnya koruptor ke Singapura saat ini bukan rahasia umum lagi.

"Itu sudah jadi penyakit permanen dari koruptor Indonesia kalau mau diproses hukum. Semua masyarakat dari ujung ke ujung sudah tahulah bagaimana aparat penegakan hukum melakukan pencegahannya. Yang paling dikhawatirkan, jangan sampai juga aparat hukum nanti punya penyakit lupa untuk berantas koruptor-koruptor itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

    Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

    Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

    Nasional
    Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

    Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

    Nasional
    Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

    Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

    Nasional
    Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

    Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

    Nasional
    PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

    PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

    Nasional
    Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

    Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

    Nasional
    Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

    Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

    Nasional
    Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

    Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

    Nasional
    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Nasional
    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Nasional
    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com