Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kastorius: SBY Marah

Kompas.com - 26/05/2011, 10:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono disebut marah dalam pertemuannya dengan para petinggi partai dan legislator asal Fraksi Demokrat di kediamannya, Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/5/2011) malam. Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga mengungkapkan,  SBY marah karena ulah sejumlah kader Demokrat. Ia menyebutkan, ada dua alasan yang membuat SBY marah.

"SBY juga marah-marah. Kadernya dinilai, pertama, kurang menjaga etika dan aturan organisasi. Kedua, berkaitan dengan kasus Nazaruddin, para kader malah memolitisasi dan merugikan citra Demokrat ke dalam," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (26/5/2011).

Kastorius mengakui, dinamika kasus Nazaruddin menjadi persoalan yang merugikan internal partai. Oleh karena itu, lanjutnya, SBY merasa kader Demokrat kurang waspada. "Syukurlah ada keputusan Dewan Kehormatan. SBY melihat persoalan Nazaruddin serius. Sebenarnya persoalan ini sudah merugikan kredibilitas SBY," tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Kastorius, SBY meminta Demokrat kompak solid dan Nazaruddin diminta fokus terhadap masalah hukum. SBY juga menjanjikan bantuan hukum dari partai kepada anggota Komisi VII tersebut.

Dalam dua pekan terakhir, Demokrat disoroti menyusul dugaan keterlibatan Bendahara Umum M Nazaruddin, yang kini telah dicopot, dalam pusaran kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Pada Senin lalu, setelah melakukan pemeriksaan, Dewan Kehormatan memutuskan mencopot Nazaruddin dari jabatannya. Pencopotan Nazaruddin ini menimbulkan riak di internal Demokrat. Pernyataan sejumlah elite tak sepakat dengan keputusan tersebut. Nazaruddin sendiri melontarkan "ancaman" akan membuka sejumlah kasus dan pelanggaran yang dilakukan para kader Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

    Nasional
    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

    Nasional
    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

    Nasional
    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

    Nasional
    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

    Nasional
    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com