Kemandekan Orientasi Partai Nasionalis

Secara historis, wilayah Jateng merupakan arena pertarungan partai nasionalis, komunis, dan Islam. Konstelasi tersebut tergambar jelas pada Pemilu 1955. Partai Nasional Indonesia (PNI) menang dengan perolehan suara 33,5 persen, disusul Partai Komunis Indonesia (PKI) sebesar 25,8 persen, NU (19,7 persen), dan Masjumi (10,0 persen). PNI menguasai wilayah eks Karesidenan Tegal, sebagian besar Banyumas, dan Kedu sebagai basis massa. PKI menguasai wilayah eks Karesidenan Surakarta dan sebagian wilayah eks Karesidenan Pati. NU tersebar di Demak, Kudus, Jepara, dan Kabupaten Magelang.

Konstelasi politik seperti ini berubah drastis saat Pemilu 1971. Di bawah rekayasa rezim Orde Baru, kekuatan PNI dipangkas habis sehingga hanya meninggalkan sisa-sisa pendukung tradisionalnya seperti di Purbalingga, Banjarnegara, Sragen, dan Karanganyar. PKI yang sudah dibubarkan pada 1966 massanya banyak yang berpindah ke Golkar. Alhasil, Golkar mampu menguasai sebagian besar wilayah yang telah menjadi basis PNI dan PKI pada Pemilu 1955.

Pada Pemilu 1999, PDI-P berhasil membalikkan kekuatan Golkar yang dua tahun sebelumnya menguningkan Jateng. Dari 35 kabupaten/kota, PDI-P menguasai 33 daerah, kecuali Jepara (PPP) dan Kabupaten Magelang (PKB). Meski pada Pemilu 2009 PDI-P tetap dominan, secara umum konstelasi politik Jateng berubah cukup drastis dibanding dua pemilu sebelumnya yang ditandai munculnya Partai Demokrat sebagai kekuatan baru.

Di sisi lain, kader PDI-P melihat fenomena penurunan suara bukan sebagai pengurangan dukungan, tetapi sekadar ”kristalisasi”. Betapapun, konstelasi politik yang selalu berubah-ubah selama 10 tahun ini mencerminkan tingkat pertarungan yang tinggi di antara partai-partai nasionalis, terutama PDI-P, Golkar, dan kini Demokrat. Itu terjadi di tengah masih mandeknya kemampuan reorientasi dan rekrutmen parpol di mata publik. (Litbang Kompas)