Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soeharto, Presiden yang Paling Disukai Publik

Kompas.com - 15/05/2011, 15:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagian orang boleh tidak suka dengan almarhum mantan Presiden Soeharto. Namun, survei membuktikan, Soeharto adalah presiden yang paling disukai masyarakat Indonesia. Soeharto juga presiden yang dianggap paling berhasil.

Demikian survei yang dilakukan Indo Barometer, sebuah lembaga survei nasional. Direktur Indobarometer, M Qodari, merilis hasil survei tersebut di Jakarta, Minggu (15/5/2011). Survei ini merupakan salah satu bagian dari hasil survei tingkat nasional bertajuk "Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono", yang dilaksanakan pada 25 April-4 Mei 2011. 

Dari survei yang melibatkan 1.200 orang, sebanyak 36,5 persen responden memilih almarhum mantan Presiden Soeharto sebagai presiden yang paling disukai. Selanjutnya, 20,9 persen memilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; 9,8 persen memilih almarhum mantan Presiden Soekarno; 9,2 persen memilih mantan Presiden Megawati Soekarnoputri; 4,4 persen memilih BJ Habibie; 4,3 persen memilih almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid. 

Selain itu, Indo Barometer juga menggali persepsi publik mengenai presiden yang paling berhasil. Lagi-lagi, almarhum mantan Presiden Soeharto dipersepsikan sebagai presiden paling berhasil. Sebanyak 40,5 persen responden mempersepsikan Soeharto sebagai pemimpin yang paling berhasil. 

Selanjutnya, 21,9 persen memilih Presiden Yudhoyono; 8,9 persen memilih almarhum mantan Presiden Soekarno; 6,5 persen memilih mantan Presiden Megawati Soekarnoputri; 2,0 persen memilih mantan Presiden BJ Habibie; dan 1,8 persen memilih almarhum mantan Presiden Abdurrahman Wahid. 

Qodari mengatakan, survei nasional ini menggunakan metode multistage random sampling untuk menghasilkan responden yang mewakili seluruh populasi publik dewasa Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dan margin of error sebesar +/- 3,0 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com